Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR 2022 untuk membahas mid-term review dan optimalisasi pelaksanaan anggaran 2022 serta penyiapan program TA 2023 di Jakarta, Rabu 25 Mei 2022.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat membuka acara menyampaikan kepada jajaran Kementerian PUPR untuk menyelesaikan semua pekerjaan pada TA 2023. “Ini adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan semua pekerjaan pada 2023 atau selambat-lambatnya semester 1 tahun 2024. Kita harus menyelesaikan apa yang dilakukan sekarang,” kata Menteri Basuki.
Untuk menyelesaikan semua proyek pekerjaan pada 2023, diperlukan percepatan baik pekerjaan fisik maupun penyerapan anggaran. Hingga Mei 2022, progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR mencapai 21,88%.
“Saya mohon rekan-rekan semua untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran ini guna membuka lapangan pekerjaan. Saya juga minta dalam membuat strategi percepatan pembangunan untuk tetap memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun,” tambah Menteri Basuki.
Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2022, Menteri Basuki memberi tiga arahan pada kesempatan ini. Pertama untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang belum dilakukan lelang. Kedua, memanfaatkan semua dana blokir. Ketiga, mengumpulkan dana sisa lelang.
Di tempat yang sama, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra berkesempatan menyampaikan rekomendasi Program TA 2023. Ia mengungkapkan, untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA) antara lain, terhadap Committed Project Ditjen SDA agar dilakukan perhitungan yang lebih mendetail terkait kebutuhan per project yang difasilitasi BPIW dan Biro PAKLN.
Untuk Multi Years Contract (MYC) di SDA dipastikan agar alokasi mencukupi dan dapat diserap. Pada saat alokasi MYC tahun rencana tidak bisa dipenuhi, agar dilakukan exercise potensi untuk relaksasi sampai dengan TA 2024. "Untuk kebutuhan Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi dan Rehabilitasi (OPOR,-red) agar diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian bendungan sesuai arahan Presiden, pengendalian daya rusak air, pengendalian banjir yang memberikan gangguan pada kegiatan ekonomi; pengamanan abrasi pantai, pengamanan pantai, serta rehabilitasi jaringan irigasi, termasuk di Pulau Nias, Pulau Enggano, dan Kepulauan Mentawai," paparnya.
Ia menambahkan, untuk pengadaan tanah diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang dipastikan selesai paling lambat TA 2024 dan alokasi kegiatan fisiknya dipastikan tersedia. Adapun untuk kegiatan Padat Karya mengikuti arahan Bapak Menteri PUPR. "Untuk kegiatan baru agar dilakukan pembahasan kembali dengan BPIW," terangnya.
Untuk Ditjen Bina Marga (BM), lanjut Arief, terkait Committed Project Ditjen BM agar dilakukan perhitungan yang lebih mendetail terkait kebutuhan per project dengan difasilitasi BPIW dan Biro PAKLN. Untuk MYC dipastikan agar alokasi mencukupi dan dapat diserap. Pada saat alokasi MYC tahun rencana tidak bisa dipenuhi, agar dilakukan exercise potensi untuk relaksasi sampai dengan TA 2024.
Kebutuhan OPOR agar diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian koridor logistik, termasuk konektivitas yang harus dipastikan kemantapan dan waktu tempuhnya, akses ke sentra produksi. Menurutnya, seperti kawasan industri, pertanian, perikanan, perkebunan, serta akses jalan mendukung PKSN, daerah tertinggal terutama di Pulau Nias, Pulau Enggano, dan Kepulauan Mentawai.
"Ditjen Bina Marga perlu membuat skenario kemantapan jalan dan kebutuhan pendanaan (94%, 93%, 92%, dll) serta menjelaskan implikasi untuk setiap skenario," terangnya. Ia mengatakan, pengadaan tanah diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang dipastikan selesai paling lambat TA 2024 dan alokasi kegiatan fisiknya dipastikan tersedia. Untuk kegiatan Padat Karya mengikuti arahan Bapak Menteri PUPR, serta untuk kegiatan baru agar dilakukan pembahasan kembali dengan BPIW.
Ditjen Cipta Karya, ujar Arief, terhadap Committed Project Ditjen CK agar dilakukan perhitungan yang lebih mendetail terkait kebutuhan per project dengan mengutamakan pembayaran tunggakan dengan difasilitasi BPIW dan Biro PAKLN.
"Untuk MYC dipastikan agar alokasi mencukupi dan dapat diserap. Pada saat alokasi MYC tahun rencana tidak bisa dipenuhi, agar dilakukan exercise potensi untuk relaksasi sampai dengan TA 2024," paparnya. Adapun untuk kebutuhan OPOR agar diprioritaskan untuk keberfungsian infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya. Kegiatan Padat Karya mengikuti arahan Bapak Menteri PUPR, serta untuk kegiatan baru agar dilakukan pembahasan kembali dengan BPIW.
Fokus penataan kawasan di KSPN dan metropolitan, pembangunan SPAM dan sistem pengelolaan air limbah di Food Estate Kalimantan Tengah, penyediaan air minum di daerah rawan air dan kekeringan serta sistem pengelolaan persampahan di Kepulauan Mentawai, penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya dan pariwisata serta prasarana pendukung di Pulau Nias dan Mentawai. "Dipastikan tersedianya alokasi yang memadai untuk program penanganan kemiskinan ekstrem/stunting yang terintegrasi dengan Ditjen Perumahan," terangnya.
Untuk Ditjen Perumahan, papar Arief, terhadap Committed Project Ditjen Perumahan agar dilakukan perhitungan yang lebih mendetail terkait kebutuhan per project dengan difasilitasi BPIW dan Biro PAKLN. Untuk MYC dipastikan sudah mendapatkan izin MYC dari Bapak Menteri PUPR serta memastikan agar alokasi mencukupi dan dapat diserap. "Kebutuhan OPOR agar diprioritaskan untuk keberfungsian rumah susun dan rumah khusus yang telah dibangun sebelumnya, serta berkoordinasi dengan Ditjen terkait," paparnya.
Kegiatan Padat Karya mengikuti arahan Bapak Menteri PUPR dan kegiatan baru agar dilakukan pembahasan kembali dengan BPIW, dengan fokus pembangunan rumah susun untuk MBR; penyediaan Sarhunta dan perlu mendapatkan izin dari Menteri/Dirjen sebelum dilaksanakan serta pembangunan rumah khusus untuk kawasan terdampak bencana dan kawasan terdampak program pemerintah.
"Memastikan tersedianya alokasi yang memadai untuk program penanganan kemiskinan ekstrem/stunting yang terintegrasi dengan Ditjen Cipta Karya, mengingat loan NAHP closing date tahun 2023," jelasnya.
Raker Kementerian PUPR ini dihadiri juga Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo, seluruh jajaran eselon I dan II serta para kepala balai seluruh Indonesia yang mengikuti secara online. (ris/infoBPIW)
