Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan mengidentifikasi program prioritas di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Identifikasi dilakukan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten rersebut. Demikian disampaikan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat menerima kunjungan Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq, di ruang rapat BPIW, Jakarta, (23/9).
Lebih lanjut Rido mengatakan pembangunan infrastruktur PUPR didasari pada program-program prioritas dari data yang valid dan update, baik dari BPIW melalui Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR maupun Pemerintah Daerah Karimun.
Meski Karimun tidak termasuk di salah satu 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), Rido menegaskan Kementerian PUPR akan tetap mengawasi pembangunan infrastruktur. Dikatakannya juga bahwa Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW saat ini sedang menganalisis program prioritas di wilayah sekitar WPS. “Beberapa pulau di Karimun sudah masuk dalam WPS ke-35, karena pulau-pulau tersebut masuk ke dalam kategori pulau-pulau terluar,” tutur Rido.
Dengan memperhatikan konektivitas antara Karimun dengan Malaysia dan Singapura menurut Rido, hal itu dapat menjadi kesempatan bagi daerah itu untuk meningkatkan investasinya. Selain itu, letak Kabupaten Karimun berdekatan dengan pulau-pulau terluar. Rido menghimbau untuk menzonasi wilayah tetap dengan mempertimbangkan zona-zona ekonomi yang pernah ada.
Pada kesempatan yang sama, Aunur Rafiq menjelaskan Kabupaten Karimun memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam bidang industri dan jasa dengan lokasi pulau yang strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan Kepulauan Riau. “Karimun mempunyai jarak tempuh ke Malaysia selama 50 menit dan ke Singapura selama 1,5 jam,” tutur Aunur.
Saat ini masih terdapat isu strategis di Kabupaten Karimun yang perlu diperhatikan khususnya dalam bidang infrastruktur, masih terbatasnya infrastruktur dasar pendukung kegiatan investasi seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, listrik, air bersih, dan sarana pendukung lainnya.
Dari sektor Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Karimun saat ini sedang melakukan konstruksi tanggul dan pintu air yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan pendukung irigasi kawasan pertanian. Sedangkan yang krusial saat ini adalah penyediaan air bersih di 46 desa yang tersebar di Kabupaten Karimun. “Saat ini hanya 30% SPAM yang berfungsi, masih membutuhkan 70 liter per detik air baku untuk kebutuhan air bersih,” tutur Aunur.
Lebih lanjut Aunur mengatakan Kabupaten Kepulauan terdiri dari beberapa pulau, sehingga perlu dibangun jembatan penghubung antar pulau, yang dapat mempermudah dan mempercepat akses sirkulasi barang dan orang. Hal ini untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
Saat ini telah dilakukan penyusunan Feasibility Study (FS) oleh Pemerintah Kabupaten Karimun terkait pembangunan jembatan yang menghubungkan antar pulau yaitu jembatan yang menghubungkan Pulau Karimun Besar dengan Pulau Parit sepanjang 3,2 km, Pulau Parit dengan Pulau Lumut sepanjang 120 meter, Pulau Lumum dengan Pulau Papan sepanjang 270 meter, Pulau Paparn dengan Pulau Belat sepanjang 240 meter dan Pulau Belat dengan Pulau Kundur sepanjang 350 meter. Total panjang jembatan secara keseluruhan adalah sekitar 4,1 km. (INI/InfoBPIW)
