Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Sucahyono menyatakan keterpaduan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok sudah terjalin dengan baik, namun perlu lebih ditingkatkan lagi.
Untuk itu, Hadi mengajak semua pihak, yakni unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR dan juga kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, BUMN, dan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, untuk terus meningkatkan keterpaduan.
Demikian disampaikannya saat berkunjung ke ITDC dan melakukan peninjauan ke KEK Mandalika bersama Direktur ITDC, A.A. Ngurah Wirawan, Kamis (5/7).
Lebih lanjut Hadi menyatakan Kementerian PUPR melalui BPIW saat ini tengah menyiapkan Integrated Tourism Masterplan (ITMP) untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika. Kawasan tersebut mendapat dukungan dari Bank Dunia. Selain Mandalika, Bank Dunia juga memberi bantuan untuk pengembangan KSPN Borobudur (Jawa Tengah) dan Danau Toba (Sumatera Utara).
Keterpaduan semua pihak dalam mendukung pengembangan pariwisata, terutama di tiga KSPN tersebut akan diramu dalam ITMP dalam mewujudkan pembangunan dengan basis perencanaan yang terpadu.
Bentuk dari keterpaduan misalnya ketika Kementerian Perhubungan membangun dermaga kapal, maka Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Daerah membangun pusat kerajinan dan atraksi budaya serta penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor pariwisata. Sedangkan Kementerian PUPR menurut Hadi membangun infrastruktur pendukung termasuk hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bermukim di sekitar lokasi KEK dan permukiman nelayan. Program lain yang disiapkan seperti jalan akses, drainase, pembangunan Tempat Pembuangan (TPA) Sampah, dan air bersih utk masyarakat.
Sehubungan dengan pengembangan KEK Mandalika, Hadi menyatakan tugas BPIW adalah membuat program yang berdampak positif bagi MBR, seperti perumahan untuk nelayan maupun pekerja yang bekerja pada beberapa proyek pembangunan di kawasan wisata tersebut. Untuk penataan permukiman nelayan dapat menjadi daya tarik wisata khas daerah.
“Kementerian PUPR dapat mendukung melalui program rumah susun atau rusun untuk pekerja. Namun perlu ketersediaan lahan oleh Pemerintah Daerah dan ITDC. Saat ini yang paling penting itu pembangunan atau revitalisasi kampung nelayan, itu tugas kita,” tegas Hadi. Selain itu yang perlu dukungan dari Kementerian PUPR adalah perbaikan drainase maupun revitalisasi kali di kawasan tersebut.
Masukan-masukan dari pihak ITDC selaku pengelola KEK Mandalika, menurut Hadi akan ditindak lanjuti dengan pertemuan dengan beberapa unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR. Tujuannya agar masukan-masukan berupa revitalisasi kampung nelayan dan normalisasi sungai, dapat dimasukan dalam program infrastruktur Kementerian PUPR melalui Konsultasi Regional (Konreg) yang akan datang.
Sebelum melakukan tinjauan ke lapangan, Hadi dan stafnya melakukan kunjungan ke kantor ITDC dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai seberapa jauh progres yang telah dicapai BUMN tersebut, masalah yang dihadapi, dan harapannya terkait koordinasi dengan Kementerian PUPR.
“Seperti masalah sampah. ITDC mengelola sampah sampai TPS atau Tempat Pembuangan Sementara. Sedangkan untuk Tempat Pembuangan Akhir atau TPA bisa didukung Kementerian PUPR bersama Pemerintah Daerah yang perlu menyediakan lahannya,” ungkap Hadi.
Direktur ITDC, A.A. Ngurah Wirawan menyatakan instansinya perlu melakukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk Kementerian PUPR. Sehingga pengembangan KEK Mandalika lebih optimal. Ngurah mengaku bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukannya terkadang berbenturan dengan yang dilakukan instansi lain.
Untuk itu, Ia menyatakan dalam waktu dekat ITDC berencana melakukan pertemuan dengan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR untuk membicarakan hal-hal teknis terkait pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. (Hen/ris/infobpiw)
