Dalam membuat perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR , BPIW mendasarinya pada arahan pembangunan wilayah dan penataan ruang . Perencanaan dan Program Pembangunan I nfrastruktur PUPR dikaitkan also DENGAN pencapaian Program Strategis Nasional , termasuk Dukungan untuk review Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi KHUSUS , Kawasan Strategis Pariwisata Nasional , Dan Kawasan Metropolitan .
“Kita lakukan Rencana Terpadu Pengembangan Infrastruktur untuk mendukung kawasan-kawasan itu, termasuk Kota Baru, Perdesaan Prioritas, dan Kawasan Perbatasan,” ungkap Hadi saat menjadi salah satu pembicara pada Webinar Infrastructure Connect Digital Series, Rabu, 29 Juli 2020
Hingga saat BPIW telah melakukan beberapa kegiatan seperti pelaksanaan sinkronisasi program dan perencanaan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Konsultasi Regional Kementerian PUPR.
Selain itu tengah dilakukan penyusunan Intergrated Tourism Masterplan (ITMP) untuk mendukung pengembangan pariwisata KSPN Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Kemudian ada juga program penyusunan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024 dan penyusunan National Urban Development Strategy (NUDS) sebagai bagian dari National Urban Development Project (NUDP) yang disusun Bappenas bersama Kemendagri dan Bappenas.
Pembangunan sektor PUPR selalu dihadapkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah bencana. Terkait hal itu menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono BPIW menggunakan tiga variabel kebencanaan yakni bencana alam, perbuatan manusia, dan pandemi pada perencanaan infrastruktur sektor PUPR.
“Langkah yang kita lakukan itu sebagai sebagai bagian dari integrated and smart planning and programming,” ujar Hadi. Dijelaskannya, selama bencana Pandemi Covid- 19 yang terjadi saat ini, strategi pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan difokuskan pada program padat karya yang memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu juga dilakukan pemulihan dan percepatan program untuk mencapai target pembangunan jangka menengah hingga tahun 2024.
Kedepan, perencanaan dan program pembangunan Infrastruktur PUPR ditujukan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dan pemenuhan target pembangunan jangka menengah sesuai RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian PUPR. Menurut Hadi, perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan perlu mempertimbangkan pemenuhan pendanaan, tidak hanya melalui dukungan APBN tetapi menggunakan skema pembiayaan yang melibatkan juga peran swasta, Kerja Sama Pemerinth Badan Usaha (KPBU), Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Webinar ini juga menghadirkan narasumber selain Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN / Bappenas Rudy S. Prawiradinata, dan CEO Global Infrastructure Basel Foundation Louis Downing. Acara tersebut dipandu Edi Sudarjat sebagai moderator ( Hen / infobiw )
