Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun ini memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan sektor ekonomi. Pariwisata menjadi sektor yang terdampak paling besar akibat dari penurunan wisatawan hingga 88,82% dibanding tahun lalu, penutupan penerbangan, dan pembatasan wilayah.
Pariwisata merupakan sektor yang cenderung cepat dalam pengembalian investasi dan mendatangkan manfaat ekonomi dibanding sektor lainnya. Sehingga, sektor pariwisata mendapat prioritas dukungan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk percepatan kebangkitan wisata dan ekonomi utamanya di era new normal.
Hal itu diungkapkan dalam webinar “Dukungan Infrastruktur Wilayah Menyongsong Kebangkitan Wisata di Era New Normal” yang diselenggarakan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR, 26 Agustus 2020 yang diselenggarakan secara zoom video conference.
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, sektor pariwisata memang menjadi salah satu sektor ekonomi yang dapat rebound dengan cepat, sehingga ditindaklanjuti dengan tidak menghentikan kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas. “Dukungan program KSPN juga ditujukan untuk penanganan perekonomian masyarakat melalui program PKT (Padat Karya Tunai –red,” ujar Hadi.
Menurutnya, Kementerian PUPR dalam mendukung pembangunan 5 KSPN super prioritas dilakukan melalui perencanaan yang terpadu dengan penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terintegrasi (RIPT) atau Integrated Tourism Master Plan (ITMP). “5 KSPN super prioritas yang menjadi perhatian utama yaitu KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN Lombok, KSPN Labuan Bajo, dan KSPN Manado-Likupang-Bitung,” ujar Hadi.
Lebih lanjut, Hadi mengatakan, infrastruktur KSPN yang dibangun Kementerian PUPR antara lain bidang konektivitas, yakni penanganan jalan dan jembatan. “Kemudian bidang Sumber Daya Air, yakni pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir,” ungkap Hadi.
Selain itu, lanjutnya, bidang permukiman meliputi penataan kawasan, penyediaan fasilitas persampahan dan sanitasi, serta bidang perumahan yakni pembangunan sarana hunian dan perumahan pendukung kawasan pariwisata.
Dalam pengembangan KSPN sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dan budaya yang berkelanjutan, Hadi menegaskan, diperlukan langkah untuk meningkatkan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, termasuk dukungan pemerintah daerah dan BUMN maupun swasta.
Frans Teguh, Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengatakan, pemerintah terutama pemerintah daerah perlu menerapkan aturan yang tegas dalam menjalankan protokol kesehatan. Menurutnya, mekanisme control auditoring menjadi sangat penting, agar kegiatan wisata dan ekonomi kreatif berlangsung aman dan produktif. "Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengelola kerumunan, euforia orang saat melakukan kegiataan wisata juga pengaturan jumlah pengunjung," terangnya.
Indah Juanita, Direktur Utama Badan Otorita Borobudur (BOB) mengatakan, kondisi pandemi ini membuat pembangunan di kawasan destinasi wisata cukup terhambat karena banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. "Kolaborasi berbagai pihak dapat menjadi salah satu solusi agar pembangunan destinasi wisata bisa tetap berjalan baik," ungkap Indah.
M. Rizal Pahlevi, Direktur Niaga dan Kargo Garuda Indonesia mengatakan, berbagai upaya dilakukan Maskapai Garuda dalam memberikan dukungan pariwisata agar penerbangan bisa kembali normal. Diantaranya dengan pembukaan rute yang diharapkan meningkatkan perekonomian, termasuk juga meningkatkan kargo, baik yang berasal dari dan menuju destinasi wisata di Indonesia maupun ke negara-negara lain.(Ris/infoBPIW)
