Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan dukungan untuk dapat mewujudkan Visi Indonesia 2045.
"Saat ini salah satu tantangan berat untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 yakni koordinasi antar lembaga negara," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat membuka rapat koordinasi "Visi Indonesia 2045" di ruang Rapat BPIW, Jakarta, Kamis (11/1).
Visi Indonesia 2045, lanjutnya, peta jalan untuk menuju bangsa yang mandiri dan kuat. Saat ini pemerintah sudah memulai menguatkan fondasi dengan memperbanyak pembangunan infrastruktur yang mantap.
"Terkait pembangunan infrastruktur, misalnya saat ini bagaimana BPIW membumikan konsep Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) agar dapat diaplikasikan oleh Unit organisasi (Unor) teknis di lingkungan Kementerian PUPR," terang Lana.
Menurutnya, BPIW juga akan menyelaraskan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR dengan Visi Indonesia 2045 serta mendukung tercapainya visi tersebut. "Segala hal-hal masukan untuk penguatan Visi Indonesia 2045, akan disampaikan kepada Bappenas," terang Lana.
Di tempat sama, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Bambang Prijambodo menerangkan, Visi Indonesia 2045 terbentuk berawal perintah Presiden kepada Bappenas untuk menginisiasi Visi Indonesia 2045. "Visi Indonesia 2045 ini akan dilaunching pada Februari 2018," ungkap Bambang.
Menurutnya, Visi Indonesia 2045 merupakan penjabaran dari gagasan Presiden Jowo Widodo mengenai "Impian Indonesia 2015-2085" yang ditulis tangan saat berada di Merauke, Papua 2015. Gagasan tersebut menggambarkan gambaran ideal Indonesia 2085.
Dalam Visi Indonesia 2045 sendiri, lanjutnya, terdapat 4 Pilar pembangunan, yakni pembangunan manusia dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.
Menurutnya, untuk tahun 2045 pada sektor infrastruktur yakni terwujud 100% Akses Prasarana Dasar, 8% Biaya Logistik terhadap PDB, 100 gbps Konektivitas Broadband, 2 Pelabuhan Hub Internasional, 7000 Kwh Konsumsi Listrik per Kapita, 100% Literasi ICT, 40% Share Transportasi Laut, 0% Backlog Perumahan, 30% Peran Energi Terbarukan, 40% Layanan Waduk Irigasi, 4 Kota Aerotropolis, 0% Kawasan Kumuh Perkotaan.
Ia berharap, dalam pertemuan tersebut akan banyak masukan untuk Bappenas dalam mematangkan Visi Indonesia 2045.
Di sisi lain, Rido Matari Ichwan, widyaiswara utama mengatakan, saat ini lebih dari 50% penduduk tinggal di perkotaan, namun perkotaan belum dibahas secara fokus dalam Visi Indonesia 2045.
"Kami menilai perkotaan perlu dimasukan, terlebih melihat perkotaan juga harus mengkaji terkait sosial budaya dan lainnya. Dengan begitu, perlu ada dipertajam dan dielaborasi lagi, khususnya terkait tema perkotaan, "terang Ridho. (ris/infoBPIW)
