Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar pembahasan pendahuluan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dengan Unit Organisasi (Unor) teknis di lingkungan Kementerian PUPR.
"Pembahasan materi pendahuluan Pra Konreg dilaksanakan dengan Unor-unor teknis, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan. Kegiatan ini merupakan persiapan pelaksanaan Pra Konreg yang akan digelar mulai awal Februari nanti," ungkap Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto saat membuka Pembahasan Pendahuluan Pra Konreg BPIW dengan Unor di Jakarta, Kamis (4/1).
Iwan mengatakan, adanya pembahasan pendahuluan ini penting agar pelaksanaan Pra Konreg nanti dapat berjalan lancar, efektif serta efisien. Selain itu, berbagai kendala yang berpotensi muncul akan dapat diminimalisir.
Menurutnya, BPIW Kementerian PUPR sebagai penyelenggara Pra Konreg perlu memastikan program prioritas nasional, arahan masterplan development plant (MPDP) serta direktif presiden dapat terakomodir Pra Konreg.
Terkait kepastian pelaksanaan Pra Konreg, lanjutnya, saat ini masih menunggu persetujuan dari Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. "Untuk pelaksanaannya sendiri, BPIW mengusulkan dua skenario rencana lokasi dan waktu pelaksanaan, yakni skenario empat tempat dan tiga tempat," terang Iwan.
Untuk skenario 4 tempat yakni, Pra Konreg wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua akan dilaksanakan di Makassar pada 13-15 Februari 2018, Pra Konreg wilayah Jawa-Bali di Yogyakarta pada 19-20 Februari 2018, Pra Konreg wilayah Kalimantan-Nusa Tenggara di Balikpapan pada 21-22 Februari 2018 serta Pra Konreg Wilayah Sumatera di Batam atau Jambi 27 Februari-1 Maret 2018.
Adapun skenario 3 tempat yakni, Pra Konreg wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua akan dilaksanakan di Makassar pada 13-15 Februari 2018, Pra Konreg wilayah Jawa-Bali di Yogyakarta pada 19-20 Februari 2018, Pra Konreg wilayah Kalimantan-Nusa Tenggara di Yogyakarta pada 21-22 Februari 2018, serta Pra Konreg wilayah Sumatera di Batam atau Jambi pada 27 Februari-1 Maret 2018.
"Untuk pelaksanaan Konreg sendiri diharapkan dapat diselenggarakan pada Juni atau Juli 2018 di Kementerian PUPR, Jakarta," jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo mengatakan, pelaksanaan Pra Konreg tahun lalu seyogyanya menjadi pelajaran untuk perbaikan pelaksanaan tahun ini.
"Salah satu yang perlu diperkuat, salah satunya sinkronisasi dengan semua Unor teknis di Kementerian PUPR," terangnya. Dengan begitu, lanjutnya, dalam melakukan sinkronisasi dengan lembaga lainnya akan bisa lebih mudah.
"Artinya pelaksanaan Pra Konreg diharapkan dapat semakin baik dari tahun ke tahunnya," terangnya.
Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Doedoeng Zaenal Arifin mengatakan, Pra Konreg dilakukan pada awal Februari 2018 pertimbangannya pada akhir Februari 2018 akan ada rapat kabinet yang meminta semua kementeriaan/lembaga mengusulkan data program pembangunan tahun 2019.
Ia juga mengatakan, pada penyusunan program arahan tahun 2019 terdapat sekitar 1.700 program. Hal itu muncul dalam usulan dari Unor yang didapat dari workshop yang digelar waktu lalu.
"Program usulan ini perlu ditelaah kembali, untuk menentukan apakah layak atau tidak untuk dimasukkan dalam program arahan yang akan dibahas dalam Pra Konreg nanti," terangnya.
Seperti diketahui, Pra-Konreg 2018 ini merupakan proses untuk mendapatkan program pembangunan infrastruktur prioritas pada tahun anggaran 2019. Kegiatan ini dihadiri Bappeda provinsi, dinas PUPR provinsi, balai serta Unor di lingkungan PUPR. (ris/infoBPIW)
