Tahun 2017 akan segera berakhir, tahun baru 2018 pun telah di depan mata. Selama tahun 2017 yang dilalui terdapat sejumlah peristwa penting sebagai serpak terjang Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mendukung program pemerintah yang terumuskan didalam Nawacita.
Berikut catatan penting sepanjang caturwulan I tahun 2017
Selasa (17/1)
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Unit Organisasi (Unor) lain di Kementerian PUPR melakukan Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR yang mengambil tema “Membangun Infrastruktur Menuju Pembangunan yang Berkeadilan” di Jakarta.
Kamis (19/1)
BPIW Kementerian PUPR melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata (BPOPKP) Danau Toba. Koordinasi ini terkait penyusunan Integrated Tourism Masterplan untuk 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur dan Lombok. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta.
Senin (23/1)
BPIW Kementerian PUPR melakukan penjajakan peluang kerja sama pengembangan pengairan dengan Unesco IHE. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan Pascasarjana Bidang Pengairan Internasional yang berbasis di Delft, Belanda.
Rabu (22/2)
Pemerintah Jepang tertarik melakukan penjajakan kerja sama berbagai peluang pengembangan infrastruktur di Indonesia, karena sangat prospektif. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kerja Sama Internasional, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, Yoshikazu Kuki, saat melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan BPIW di Jakarta.
Jumat (24/2)
Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat melakukan koordinasi dengan BPIW Kementerian PUPR untuk pengembangan pariwisata di wilayahnya.
Rabu (2/3)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Monitoring Percepatan Pembangunan Kawasan Kota Baru Publik Maja. Kegiatan ini dilakukan bersama para pemangku kepentingan terkait.
Kamis (3/2)
BPIW Kementerian PUPR melakukan Bedah Buku "Mewariskan Kota Layak Huni" di Kementerian PUPR, Jakarta. Buku karangan Nirwono Joga ini sangat erat kaitannya dengan tugas BPIW, yakni melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategis keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur PUPR.
Selasa (7/3)
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati, membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) wilayah Sumatera di Palembang. Kegiatan ini merupakan Pra Konreg pertama dari 4 kota yang menjadi tuan rumah pelaksanaan penyusunan program infrastruktur untuk tahun anggaran 2018 tersebut.
Selasa (7/3)
Lima kementerian melakukan Penandatanganan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2015-2019 di Jakarta. Penandatanganan kesepakatan dilakukan perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPTT), Bappenas dan Kementeriaan Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Kegiatan ini diadakan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW.
Jumat (10/3)
Dilakukan serah terima jabatan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dari Harris Hasudungan Batubara kepada Iwan Nurwantodi di Kantor BPIW.
Selasa (14/3)
BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Bali di Surabaya, Jawa Timur, 14-16 Maret 2017.
Jumat (17/3)
BPIW Kementerian PUPR melakukan Sosialisasi Tax Amnesti atau pengampunan pajak di Kantor BPIW, Jakarta.
Selasa (21/3)
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang.
Kamis (6/4)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sejumlah program dukungan pembangunan infrastruktur untuk tiga kabupaten di Provinsi Aceh, yakni Aceh Besar, Bireun dan Gayo Luwes.
Senin (10/4)
BPIW Kementerian PUPR menggelar Sosialisasi dan Diskusi Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (UUJK) di Jakarta.
Kamis (20/4)
BPIW Kementerian PUPR melakukan Review Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019.
Jumat (21/4)
Dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh Unit Organisasi (unor) di Kementerian PUPR terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perkotaan di Jakarta.
Rabu (26/4)
Dilaksanakan rapat koordinasi untuk mendukung pengembangan infrastruktur Kota Soreang Terpadu dan Berkelanjutan (KSTB) di Kabupaten Bandung.
