Kawasan Mandalika - Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wisatawan terutama mancanegara. Selain Lombok-Mandalika ada DPSP adalah Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang.
Sehubungan dengan hal itu Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C BPIW Bernadi Haryawan menjelaskan, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, yakni Tahun Anggaran (TA) 2020 dan 2021, Kementerian PUPR memberikan dukungan infrastruktur untuk pengembangan kawasan yang berada di provinsi tersebut. “Dukungan infrastruktur PUPR TA 2020 di Lombok dengan total anggaran mencapai Rp 403,99 miliar,“ ujar Bernadi disela-sela kunjungan lapangan Press Tour di Lombok, Jumat, 5 November 2021.
Pada TA 2020 itu pembangunan infrastruktur sektor Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan seperti Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kab. Lombok Tengah. Pada sektor jalan dan jembatan dibangun Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika 1,2, dan 3.
Sedangkan pembangunan sektor permukiman seperti Pengembangan Kawasan Wisata di Tiga Gili, Peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pengengat (Desa Pengengat, Kec Pujut, Kab. Lombok Tengah), dan Pembangunan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sigar Penjalin untuk Kawasan Gili Air Kab. Lombok Utara. Kemudian, sektor perumahan memiliki beberapa program seperti Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan Pengembangan Rumah Swadaya Kawasan Pariwisata.
Dukungan infrastruktur PUPR Tahun Anggaran 2021 di Lombok menurutnya memiliki anggaran sebesar Rp 912 miliar. Anggaran tersebut untuk membiayai program sektor SDA seperti Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Baku Bendungan Pengga di Kabupaten Lombok Tengah dan Pembangunan Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika.
Dukungan infrastruktur PUPR sektor jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp 561, 18 miliar untuk Pembangunan Jalan Bypass BIL – Mandalika. Sektor permukiman menelan dana sebesar Rp 151,6 miliar.
Beberapa proyek yang direalisasikan seperti Pengembangan Kawasan Wisata Tiga Gili, Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Sigar Penjalin untuk Kawasan Gili Air Kab. Lombok Utara, Peningkatan TPA Pengengat (Desa Pengengat, Kec Pujut, Kab. Lombok Tengah), dan Pembangunan SPAM Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika Tahap I (Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kap. 50 l/dtk dan Jaringan Perpipaan).
Ia juga menjelaskan, ada beberapa arahan strategis dari skenario pengembangan kawasan tersebut yakni melindungi Global Geopark Rinjani, mendistribusikan kesejahteraan, membuka potensi pantai selatan, meningkatkan konektivitas ke kepulauan sekitarnya, melestarikan area pertanian dan meningkatkan rantai pasok pariwisata, melestarikan dan mempromosikan keragaman budaya Lombok, serta meningkatkan pariwisata tematik.
Tinjauan Pembangunan Infrastruktur
Pada Press Tour tersebut dilakukan peninjauan lapangan ke TPA Kebon Kongok Lombok Barat. Di TPA ini akan dibangun Refuse Derived Fuel (RDF) yang dilaksanakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) Ditjen Cipta Karya.
Kepala BPPW NTB Ditjen Cipta Karya Ika Sri Rejeki menjelaskan, pengembangan RDF masih dalam proses pengerjaan dengan target selesai di 2022. Ika mengatakan, diperlukan perluasan dengan pembebasan lahan hingga 4,8 Ha dengan peruntukan 2 Ha sebagai landfill baru. "Kami harapkan di awal Januari - Februari 2022 sudah stabil untuk pekerjaan fisiknya. Jadi tahun depan itu diharapkan sudah bisa berjalan," ucap Ika.
Kunjungan dilanjutkan ke Bypass BIL-Mandalika yang dilaksanakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram Ditjen Bina Marga. Saat peninjauan tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Barat Reiza Setiawan mengatakan pembangunan jalan Bypass BIL sepanjang 17,36 km akan memperlancar konektivitas dari Bandara BIL ke kawasan wisata di DPSP Mandalika, sekaligus mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang juga dibangun di kawasan Mandalika.
"Pembangunan jalan utama telah selesai, dengan progres keseluruhan pekerjaan mencapai 98,6 persen. Saat ini tengah dilakukan tahap finalisasi, sehingga jalan bypass ini sudah siap untuk diresmikan awal November 2021, menjelang penyelenggaraan World Superbike pada 19 November 2021 mendatang," terang Reiza. Keberadaan jalan bypass menurutnya akan mengurangi waktu tempuh dari bandara menuju kawasan Mandalika dari yang semula 45 menit menjadi 15 menit.
Kunjungan juga dilakukan ke Sarana Hunian Pariwisata Gerupuk Lombok Tengah yang ditangani Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) NTB Direktorat Jenderal Perumahan. Kasi Wilayah II BP2P NTB Dudi Mustofa menyatakan dari total 398 unit rumah, sebanyak 300 unit rumah berada di Kawasan Mandalika dan 98 unit di kawasan Gili Air. “Hunian tersebut pada awalnya adalah rumah tidak layak huni dan oleh Kementerian PUPR melalui BP2P NTB melakukan pembangunan dengan total anggaran Rp 62 miliar,” tuturnya.
Dudi menambahkan, satu rumah mendapat anggaran dengan pendanaan maksimal Rp 115 juta. Namun, tiap-tiap rumah mendapat angka yang berbeda sesuai tingkat kerusakan huniannya. “Jadi ada yang hanya butuh dibantu Rp 90 juta, beda-beda tapi maksimal Rp 115 juta, tapi ada warga mau tambah lagi anggarannya secara swadaya sendiri, boleh saja," sambung Dudi.
Tinjauan juga dilakukan ke proyek Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Ditjen SDA. PPK Sungai dan Pantai Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Ditjen SDA Kementerian PUPR Sonny Iswanto menyebutkan, saluran drainase utama di area sirkuit Mandalika dibangun sepanjang 7.221 meter. Tujuannya untuk mencegah Mandalika International Street Circuit terendam banjir. “Pembangunan drainase atau pengendali banjir di area sirkuit itu dibangun dengan dua tahun anggaran, yaitu 2020 dan 2021," kata Sonny.
Turut melakukan tinjauan lapangan tersebut adalah Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Hari Suharto Diyaksa, dan tim dari Birkom Kementerian PUPR yang dipimpin Puji Yudantoro. (Hen/cid/infobpiw)
