Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait saat ini sudah menyiapkan program kolaborasi untuk percepatan penanganan kawasan kumuh. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kawasan Kumuh yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) di Balaikota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 27 Oktober 2021.
Rakor tersebut dihadiri langsung Gibran Rakabuming Raka, Walikota Surakarta, Andie Megantara, Ph.D, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial (Deputi I), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Direktur Rumah Swadaya, Ditjen Perumahan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, BPIW, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta, Direktur Rumah Swadaya, Ditjen Perumahan, dan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra mengatakan, Kementerian PUPR sangat mendukung dengan adanya kolaborasi program untuk percepatan penanganan kawasan kumuh. “Pelaksanaan kolaborasi program akan mempercepat penanganan kawasan kumuh,” terangnya.
Selain itu, kebermanfaatan program pemerintah akan lebih cepat dirasakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), seperti dengan makin berkualitas rumah dan lingkungannya.
Menurut Rachman Arief, Kementerian PUPR untuk penanganan kumuh mengolaborasikan program Kotaku dari Ditjen Cipta Karya dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan.
Program Kotaku bertarget mempercepat pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di lokasi permukiman kumuh. Adapun, BSPS berupa bantuan pemerintah bagi MBR guna meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
Saat menyampaikan arahan dalam Rakor tersebut, Menko PMK, Muhadjir Effendy menyatakan, saat ini pemerintah terus berupaya mengentaskan berbagai kawasan kumuh yang ada baik kawasan perkotaan maupun daerah. Hal itu diperlukan agar warga negara Indonesia bisa merasakan hasil pembangunan dengan baik khususnya di masa pandemi ini.
“Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dan berpenghasilan rendah tidak hanya membutuhkan bantuan sosial saja, tapi mereka butuh tempat tinggal yang layak,” terangnya.
Ia mengungkapkan, kegiatan pengentasan kawasan kumuh di Kota Surakarta akan menjadi proyek percontohan bagi daerah lain yang juga memiliki kawasan kumuh.
Selain itu, Ia juga mengaku, akan mengkoordinasikan berbagai program dari Kementerian/Lembaga yang ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
“Jadi pengentasan kawasan kumuh tidak akan bisa dilakukan satu Kementerian saja, tapi juga harus terkoordinasi dengan pihak lain. Kalau ada pengusaha di daerah yang ingin ikut berpartisipasi dalam pengentasan kumuh lewat dana CSR juga bisa sehingga masyarakat ikut terbantu,” terangnya.
Di tempat sama, Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming menyampaikan terima kasih atas perhatian dari pemerintah pusat atas berbagai program pembangunan untuk masyarakat Kota Surakarta. "Pemkot Surakarta juga siap memberikan pendampingan baik penyaluran dana APBD maupun pendataan kawasan sehingga bantuannya bisa tepat sasaran," terang Gibran.
Ia mengakui, pengentasan kawasan kumuh kalau hanya mengandalkan APBD Kota Surakarta tidak mencukupi apalagi kawasan kumuh yang ada cukup luas. "Terima kasih atas bantuan pemerintah pusat, dan kami siap apabila Kota Surakarta jadi kota bebas kawasan kumuh,” ujarnya.(ris/InfoBPIW)
