Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada beberapa sektor . Sektor pariwisata contoh, menjadi sektor yang penurunan akibat penurunan faktor domestik dan mancanegara, penutupan penerbangan, dan zona wilayah. Kerugian pada sektor ini berdampak pada sektor-sektor potensial lainnya seperti sektor transportasi, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor jasa logistik.
Penurunan produktivitas sektor tersebut berdampak pada indikator-indikator pembangunan, di antaranya terlihat pada angka pengangguran. Data Badan Pusat Statistik ( BPS ) menunjukkan pada Februari 2020 jumlah pengangguran mencapai sekitar 6,88 juta orang. S ebagai langkah kongkrit untuk membantu perekonomian masyarakat di tengah Pandemi, pada tahun ini Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk Padat Karya Tunai sebesar RP 11,49 triliun . Program ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 493.943 orang .
Tahun 2021, pemerintah masih menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas untuk menggenjot pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional . Hal ini terlihat dari alokasi pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan yang mencapai sekitar Rp 149,8 t riliun tertinggi di antara seluruh Kementerian / Lembaga (K / L).
“ Secara total pagu anggaran tersebut dimanfaatkan untuk malapetaka proyek-proyek strategis, seperti dukungan Kawasan Industri (KI) Batang dan Subang, pembangunan 47 bendungan baik yang sedang berlangsung dan baru, “ ujar Kepala BPIW Hadi Sucahyono saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi keynote pidato dan Sekaligus Membuka Acara Webinar Indonesia Konstruksi dan Architecture- Pamerindo bicara Series , Kamis, 27 Agustus 2020.
Selain itu akan dilakukan pembangunan 831 Km jalan baru dan 35 Km jalan bebas hambatan, penanganan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional ( KSPN ), dan dukungan pembangunan tempat FIFA World Cup U-20, serta pembangunan 111.200 unit rumah swadaya.
Ke depan , menurut Hadi pembangunan infrastruktur PUPR melayani untuk mendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN), termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), KI, dan KSPN. Selain itu juga layanan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di 10 Kawasan Metropolitan sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional.
Dikatakannya juga bahwa Kementerian PUPR telah melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang lebih fokus pada lima program yaitu program dukungan manajemen, program ketahanan sumber daya air, program infrastruktur konektivitas, program perumahan dan kawasan permukiman, serta program pendidikan dan pelatihan vokasi. “Dengan redesain ini maka kegiatan Kementerian PUPR yang diharapkan 93 kegiatan diefektifkan menjadi 50 kegiatan ,” ujar Hadi .
Selain anggaran dari APBN, menurut Hadi masih diperlukan kerja sama dan peran semua pemangku kepentingan , termasuk pihak swasta, Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha ( KPBU ) , dan Pemerintah Daerah (Pemda) , terkait pembiayaan infrastruktur .
Ia juga menyatakan bahwa Kementerian PUPR selalu berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di bidang Sumber Daya Air , Bina Marga , C ipta K arya , dan Perumahan berbasis p engembangan w ilayah. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan akses infrastruktur untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial untuk masyarakat.
Kegiatan Yang dimoderatori Rahman Wibisono Dan E r rika Ferdinata Penyanyi menghadirkan beberapa narasumber yakni Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya, Iwan Suprijanto, Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), John Paulus Pantouw, Ketua Umum DPN Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (INKINDO), Peter Frans, dan Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi), Andi Rukman Nurdin. (Hen / infobpiw)
