Nawacita pemerintahan saat ini mengamanatkan pembangunan dari pinggiran dan daerah perbatasan, terutama di kawasan timur Indonesia. Terkait kawasan tersebut, salah satu yang diprogramkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), adalah pembangunan Infrastruktur di Pulau Papua. Untuk itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR Hermanto Dardak menyatakan ada 5 strategi pembangunan infrastruktur yang disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pulau tersebut.
Hal itu disampaikan Dardak, Senin (25/4) saat rapat persiapan kunjungan Presiden ke Papua minggu ini terkait Reorientasi Pembangunan Papua. Dalam rapat yang dihadiri perwakilan beberapa satminkal di lingkungan Kementerian PUPR di Ruang Rapat BPIW ini, Dardak menjelaskan 5 strategi tersebut, pertama peningkatan konektivitas di 4 wilayah pertumbuhan (WPS) untuk membangun potensi ekonomi termasuk di wilayah perbatasan untuk mendukung pertahanan keamanan dan pengembangan wilayah. Keempat WPS tersebut yakni WPS Sorong – Manokwari, WPS Biak – Manokwari – Bintuni, WPS Nabire – Enarotali – Wamena, dan WPS Jayapura – Merauke.
Strategi kedua, pengembangan wilayah melalui pembangunan Trans Papua yang menghubungkan antar wilayah pertumbuhan strategis. Ketiga, pengembangan konektivitas menuju kawasan-kawasan prioritas di luar WPS. Strategis keempat menurut Dardak adalah pemanfaatan sumber daya dengan membangun kawasan pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan maupun kedaulatan energi yang membutuhkan dukungan infrastruktur sumber daya air. Kelima, Peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman yang membutuhkan infrastruktur dasar baik infrastruktur permukiman maupun perumahan termasuk mendukung pengembangan pusat permukiman baru.
“Dalam WPS terdapat kawasan-kawasan pertumbuhan yang memerlukan dukungan infrastruktur untuk menghubungkan antar pusat pertumbuhan maupun infrastruktur akses menuju outlet-outlet pemasaran. Hal ini sekaligus membentuk sistem transportasi antar moda baik di darat, laut maupun sungai,” terang Dardak.
Dikatakannya, dalam peningkatan konektivitas di kawasan tersebut, saat ini sedang dibangun Jalan Trans Papua yang dibagi menjadi empat, yaitu Jalan Trans Papua ruas Sorong – Manokwari, Jalan Trans Papua ruas Manokwari – Mameh, Jalan Trans Papua ruas Nabire – Wamena dan Jalan Trans Papua ruas Jayapura – Merauke.
Sedangkan dalam mendukung pertahanan keamanan dan penanganan wilayah perbatasan, saat ini Kementerian PUPR sedang berupaya untuk menata Kawasan Perbatasan antara lain dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw, yang dilengkapi dengan penataan kawasan PLBN termasuk penyediaan infrastruktur dasar. Terkait konektivitas di perbatasan, saat ini pembangunan jalan dari Ubrub menuju Oksibil sepanjang 300 km masih mengalami hambatan berupa kondisi geografis yang merupakan daerah pegunungan.
Dalam strategis pemanfaatan sumber daya dengan membangun kawasan pertanian, Dardak menjelaskan bahwa Kawasan Merauke maupun Nabire merupakan kawasan yang memiliki potensi pertanian seluas 12.000 Ha sehingga perlu dikembangkan melalui dukungan infrastruktur sumber daya air. Potensi lahan pertanian. “Sedangkan untuk mendukung agribisnis, diperlukan dukungan infrastruktur jalan mendukung Merauke Industrial Food and Energy Estate atau MIFEE,” lanjut Dardak.
Terkait dengan strategi peningkatan kualitas hidup di pusat pertumbuhan dan permukiman, saat ini menurut Dardak, sudah diprogramkan pembangunan rusunawa bagi pekerja industri di Bintuni, peningkatan kualitas rumah swadaya pasca bencana di Kota Sorong dan Jayapura, peningkatan kualitas permukiman kumuh di beberapa kawasan, peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Jayapura dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional perkotaan. (INI/InfoBPIW).
