Indonesia memiliki banyak kota tua atau kota yang memiliki bangunan-bangunan tua yang merupakan heritage atau cagar budaya. Untuk menjaga dan melestarikan kota tua yang juga berfungsi sebagai tempat kunjungan wisata ini, maka penataannya perlu dibuat modern dan tanpa menghilangkan keaslian dan keunikan bangunan-bangunan yang ada tersebut. Untuk itu diperlukan masterplan untuk seluruh kota tua di Indonesia. Sebagai ‘Bappenasnya’ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) diharapkan dapat membantu penyusunan masterplan kota-kota yang memiliki bangunan-bangunan tua.
Demikian disampaikan Ketua Presidium Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang juga Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin, saat berkunjung ke BPIW, Rabu (20/4). Lebih lanjut Illiza menjelaskan anggota dari JKPI berjumlah 54 anggota, yang terdiri dari kota-kota yang memiliki kota tua. Dari jumlah tersebut sebagian belum memiliki masterplan.
“Kita minta rencana masterplan kota tua, karena belum semua kota tua mempunyai masterplan. Ha itu yang kita minta dukungan BPIW. Dengan masterplan semuan sudah jelas, siapa dan bagaimana mengelola kota tua tersebut,” tutur Illiza.
Selain itu menurutnya dibutuhkan para ahli yang mengerti bagaimana merancang bangunan yang punya nilai historis itu. “Kota tua butuh material lokal dan kualitas bangunan yang sesuai. Sehingga kota tuanya terasa, tapi tetap bagus,” ungkapnya lagi.
Sementara itu Kepala BPIW Hermanto Dardak menyatakan instansinya siap memberi dukungan terkait penyusunan masterplan tersebut. Lebih lanjut Dardak mengutarakan bahwa Kementerian PUPR mendukung pengembangan kawasan heritage sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Beberapa satuan administrasi pangkalan atau satminkal dapat berperan seperti Ditjen Cipta Karya terkait penyediaan air dan Ditjen Penyediaan Perumahan dapat mengembangkan penyediaan perumahan di kawasan tersebut. “Kita harus merancang pengembangan kota tua dan kita kordinasikan dengan stakeholder, ini kita lakukan, karena pembangunan infrastruktur saat ini berbasis pengembangan wilayah,” tutur Dardak.
Saat itu Dardak juga menjelaskan mengenai pelaksanaan Konsultasi Regional atau Konreg yang telah dilaksanakan Kementerian PUPR melalui BPIW, beberapa hari yang lalu. Sebelum pelaksanaan Konreg, dilakukan Pra Konreg di empat kota, yakni Medan, Yogyakarta, Bali, dan Makassar. Dalam kegiatan itu, PUPR mensinkronkan rencana pembangunan di tahun 2017 mendatang.
Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono menambahkan masalah kota tua tersebut sudah dikoordinasikan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Dari koordinasi itu disepakati bahwa pengembangan kota tua didorong untuk pengembangan wisata. Selain itu disepakati dibentuknya tim kota pusaka di Indonesia. “Tim ini yang bekerja mengkoordinasikan kota pusaka. Kami minta Kemenko PMK agar ada pandungan pengembangan pustaka sesuai kaidah yang diberikan Unesco (United Nations Educational Scientific Cultural Organization,red). Mudah-mudahan jadi langka awal mendorong kota pusaka di Indonesia. Kita siap mendukung,” tegasnya. Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana mengatakan dengan adanya masterplan, maka akan mendukung satminkal lain seperti Ditjen Cipta Karya dalam melaksanakan pembangunan fisik terkait kota tua tersebut.
Pada kesempatan itu tim dari JKPI, salah satunya Walikota Bau-Bau Sulawesi Tenggara, A.S. Tamrin yang juga sebagai Ketua JKPI menerangkan bahwa pada 7 Mei mendatang akan dilaksanakan rapat kerja nasional atau Rakernas JKPI di Banda Aceh. Setelah rakernas tersebut, tepatnya pada 10 Mei akan dilaksanakan seminar internasional. Dalam kesempatan itu akan dibahas mengenai beberapa hal, salah satunya terkait pengembangan heritage. Pada kesempatan itu, Kepala BPIW diminta sebagai pembicara dalam seminar nasional tersebut. Hen/infobpw
