Kerja sama antar sektor punya peran penting dalam memaksimalkan pembangunan infrastruktur. Bahkan pembangunan infrastruktur dapat dipercepat bila semua pihak melakukan kerja sama yang erat. Demikian disampaikan Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Brawijaya saat membuka diskusi pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan infrastruktur wilayah di Mataram, (3/6). Brawijaya membuka acara tersebut mewakili Sekretaris BPIW.
Kegiatan yang diadakan oleh Sekretariat BPIW ini untuk menginisiasi pengembangan kerja sama melalui proses identifikasi prospek kerja sama, pemetaan stakeholder terkait, perancangan mekanisme dan bentuk kerja sama khususnya dalam pengembangan infrastruktur wilayah,
Lebih lanjut Brawijaya menegaskan Kementerian PUPR akan terus membangun kerja sama dengan berbagai kalangan baik pemerintah daerah (pemda), dunia usaha, maupun sektor lain seperti pariwisata dan perhubungan.
“Pencapaian hasil-hasil pembangunan infrastruktur dapat maksimal, bila kita semua membangun kerjasama yang erat. Dengan cara ini, kita dapat bersama-sama mendorong terwujudnya keterpaduan infrastruktur wilayah,” ucap Brawijaya.
Dikatakannya dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait keterpaduan infrastruktur, Kementerian PUPR termasuk BPIW, tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dengan segenap pemangku kepentingan, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menjalin kerja sama dengan pihak lain merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur. Brawijaya juga menuturkan, Kementerian PUPR juga perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat.
Selain itu, Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk dapat mendorong pertumbuhan di kawasan-kawasan strategis, diantaranya 10 Prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), salah satunya kawasan Mandalika yang berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Saat memberikan paparannya, Direktur Pengembangan dari Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) , Edwin Darmasetiawan menyampaikan bahwa strategi membangun daerah terpencil akan memberikan satu harapan untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa saat ini dari beberapa hotel yang dibangun di Mandalika, terdapat 1.500 kamar. Direncanakan jumlah kamar hotel tersebut akan mencapai 5 ribu kamar di tahun 2019 mendatang. Hal ini akan menyerap 7.500 tenaga kerja. Dari pembangunan dari hotel dan restauran menurutnya akan meningkatkan pendapatan daerah sekitar Rp 300 milyar setiap tahunnya. “Untuk mendukung pencapaian tersebut maka dibutuhkan bantuan Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur yang akan membawa investasi sehingga dapat mendorong pendapatan daerah,” ucapnya.
Pembicara yang lain, Kasubdit Strategi dan Evaluasi Amenitas Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Mugiyanto mengungkapkan bahwa dalam membangun destinasi wisata, saat ini menggunakan strategi 3A, yaitu Atraksi, Aksesbilitas serta Amenitas. Strategi 3A ini membutuhkan dukungan Kementerian PUPR berupa penataan lingkungan dan bangunan cagar budaya. Selain itu, pembangunan dan perawatan jalan, jembatan dan lingkungan permukiman/penataan bangunan menuju dan dilingkungan destinasi pariwisata, serta penyediaan layanan air bersih untuk fasilitas umum. Kemudian Kementerian PUPR juga diperlukan dukungannya terkait pembangunan sistem pembuangan air kotor, sampah, dan sanitasi di daerah pariwisata.
Turut menjadi narasumber dalam acara tersebut, Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram, Yusron Saadi, Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Chairul Muslih, dan Analis Bidang Sosial Budaya dan Hukum Internasional, Dewan Ketahanan Nasional, Hadian Ananta Wardhana.
Saat menutup kegiatan tersebut, Kasubbag Kerja Sama Sekretariat BPIW Indra Maulana, menyatakan hasil kegiatan ini diharapkan dapat lebih memberikan kontribusi nyata dalam memaksimalkan kerjasama antar sektor, sehingga pengembangan infrastruktur berbasis wilayah dapat benar-benar berimplikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat. (Adn/infobpiw)
