Anggota Komisi X DPR RI, Ir.Bambang Sutrisno menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi harapan besar untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama dalam mencapai peningkatan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan target 20 juta turis asing berkunjung ke Indonesia di tahun 2019 mendatang.
“Salah satu yang penting buat saya, adalah masalah infrastruktur. Kalau infrastrukturnya kurang baik, maka turis asing kesulitan untuk berkunjung ke tempat pariwisata. Saya harap anggaran Kementerian PUPR untuk pariwisata jangan sampai dikurangi, meski kami dengar semua kementerian anggarannya dipotong,” tegas Bambang saat menghadiri rapat Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Selasa (31/5).
Saat memimpin rapat tersebut, Wakil Komisi X DPR RI dan juga Ketua Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI, Drs.Utut Adianto mengatakan dari anggaran Kementerian PUPR yang mencapai Rp 104 triliun, harus ada anggaran yang signifikan untuk mendukung pariwisata. Pasalnya pembangunan infrastruktur sangat menunjang kunjungan wisata.
“Semua orang tahu keindahan alam Raja Ampat di Papua, namun kalau mau kesana jalannya belum bagus, akan kesulitan para wisatawan mau kesana. Jadi iklan pariwisata harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Program infrastruktur yang telah disusun harus ada angka-angka konkrit yang lebih signifikan. Sebab infrastruktur berpengaruh langsung kepada perputaran ekonomi masyarakat, dan langsung mendukung untuk mencapai target 20 juta turis asing tahun 2019,” ucap Utut.
Dalam salah satu kesimpulan rapat Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI tersebut dinyatakan bahwa program kerja Kementerian PUPR harus lebih konkrit, dalam mendukung pengembangan pariwisata, sehingga mampu menciptakan konektivitas kawasan pariwisata dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi disparitas antarwilayah.
Sehubungan dengan masalah pariwisata tersebut, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak mengakui bahwa akses menuju tempat wisata menjadi salah satu permasalahan yang perlu diatasi. Untuk itu menurut Dardak sejak tahun 2015 lalu, Kementerian PUPR telah membangun infrastruktur jalan untuk akses menuju destinasi wisata, seperti di Tanjung Lesung. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan PUPR menurutnya juga diiringi dengan pengembangan wilayah. “Jadi kami sampaikan disini bahwa kawasan-kawasan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan di beberapa daerah, kita padukan dalam suatu wilayah. Jadi diantara kawasan tadi kita interkoneksikan supaya betul-betul terjadi sinergi di kawasan itu,” jelas Dardak.
Program pembangunan infrastruktur untuk tahun 2017 menurut Dardak, telah dikomunikasikan dengan daerah melalui Konsultasi Regional (Konreg), yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Program prioritas terkait pariwisata juga telah dikoordinasikan dengan instansi terkait. Dadang juga menuturkan bahwa Kementerian PUPR telah membuat program dukungan terhadap 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Laboan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.
Dalam paparannya, Dardak menyebutkan beberapa dukungan infrastruktur terutama untuk tahun 2017 seperti program preservasi dan pelebaran Jalan Tele- Pangururan-Nainggolan-Onan Runggu untuk kawasan Pariwisata Danau Toba, dan Preservasi rehab Minor Jalan Tj, Ru - Tj. Pandan - Tj. Tinggi sepanjang 73,58 km, untuk mendukung pariwisata di Tanjung Kelayang Provinsi Bangka Belitung. Selain itu pelebaran Jalan Urip Sumoharjo Magelang untuk mendukung Pariwisata Candi Borobudur dan penataan bangunan Strategis Nasional Sukarno Hatta untuk mendukung pariwisata di Gunung Bromo.
Dardak juga mengatakan perencanaan pengembangan kawasan pariwisata secara terpadu melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) terbagi dalam lima langkah yang dilakukan. Pertama, membuat konsensus antar stakeholders di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Kedua, menentukan objek dan tujuan prioritas dalam kawasan pariwisata strategis. Ketiga, identifikasi kebutuhan infrastruktur terkait kawasan pariwisata, terutama bandara, jalan, air dan sanitasi, drainase, listrik, ruang terbuka hijau, dan anjungan cerdas. Keempat, optimalisasi kapasitas kawasan untuk turis asing dan domestik yang sesuai dengan perkiraan peningkatan jumlah turis. Kelima, menyiapkan rencana pengembangan kawasan terpadu (master plan) untuk Kawasan Pariwisata Strategis. Dalam kesempatan itu, Dardak juga menegaskan bahwa Kementerian PUPR berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan pariwisata nasional.
Selain BPIW Kementerian PUPR, paparan juga dilakukan pejabat dari instansi lain yakni Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Kepala Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/ Bappenas, Deputi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Kementerian Pariwisata, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, dan Direktur Perencanaan PLN. Hen/infobpiw
