Peluang pengembangan industri dan konstruksi baja nasional masih terbuka lebar. Terbukti, pada tahun 2015 lalu kebutuhan infrastruktur terhadap baja mencapai 12,5 juta ton, namun pasokan baja nasional baru mampu memenuhi 6,20 juta ton, sehingga masih ada jarak antara kebutuhan dan pasokan. Untuk kekurangannya masih dilakukan impor dalam menutupi kebutuhan baja di tanah air, sehingga hal ini menjadi peluang besar bagi pengembangan industri baja nasional.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak saat memaparkan “Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Indonesia, Rencana dan Pencapaian 2015-2019” dalam seminar “Masa Depan Industri dan Konstruksi Baja Nasional di Era Teknologi Data” yang digelar pada Steel Indonesia Expo 2016 di Jakarta, Rabu sore (7/9).
Menurut Dardak, pemerintah senantiasa mendorong industri dan konstruksi baja nasional untuk dapat berkembang dan meningkat kualitasnya, agar kebutuhan domestik dapat dipenuhi seutuhnya dari industri nasional. “Akan lebih baik apabila industri baja nasional ke depannya mampu melakukan ekspor untuk menutupi kebutuhan negeri orang lain,” ungkap Dardak.
Untuk presentasi konsumsi baja nasional, lanjutnya, antara lain sektor Konstruksi mencapai 78%, Transportasi mencapai 8%, Minyak dan Gas Bumi (Migas) mencapai 7%, Permesinan mencapai 4% dan lain-lain mencapai 3%. Sehingga, Kementerian PUPR sangat berharap produksi baja nasional dapat berkembang cepat. ”Jangan sampai terjadi seperti pada tahun 2005-an, pembangunan infrastruktur kita tertekan demikian hebatnya karena harga baja impor naik. Selain mahal, untuk mendapatkan baja dari luar pun tidak mudah saat itu,” terangnya.
Dengan demikian, saat ini diperlukan sinergitas antar pemangku kepentingan industri baja konstruksi, agar dapat mengamankan investasi sektor infrastruktur. “Termasuk, mendorong kemandirian sektor konstruksi melalui pemenuhan kebutuhan produksi baja dalam negeri,” jelasnya.
Kemudian, Dardak berharap, adanya sinergi antara pengembangan industri baja dengan semen di dalam negeri, karena tingkat konsumsi baja konstruksi sangat dipengaruhi konsumsi beton dalam pekerjaan pembangunan infrasturktur secara nasional.
Di sisi lain, Dardak juga menjelaskan, guna pencapaian sasaran strategis PUPR telah dilakukan perencanaan, pemrograman dan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan wilayah yang dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Pengembangan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
“Untuk itu diperlukan keterpaduan perencanaan dan kesinkronan program, antara infrastruktur dengan pengembangan berbagai kawasan strategis dalam WPS,” terang Dardak. Dengan demikian, lanjutnya, akan dapat tercipta wilayah dan kawasan yang ke depannya memiliki daya saing tinggi.
Seusai seminar, Dardak pun menyempatkan berkeliling untuk meninjau langsung sejumlah booth peserta Steel Indonesia Expo 2016. Pada hari pertama Steel Indonesia Expo 2016 tampak berlangsung meriah dan ramai pengunjung. (ris/infoBPIW)
