Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Masterplan dan Pra-DED Kawasan Perdesaan Strategis di Kabupaten Trenggalek, beberapa waktu lalu.
Saat membuka kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, Sanusi Sitorus mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi amanat nawacita Presiden, yaitu membangun dari pinggiran khususnya pada kawasan perdesaan yang selama ini cenderung terabaikan. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini Kabupaten Trenggalek dapat mulai fokus mengembangkan potensi kawasan perdesaan yang ada.
“Selama ini Kabupaten Trenggalek belum pernah mendapatkan program – program skala besar. Dengan adanya masterplan yang disusun oleh tim teknis BPIW, program – program baik berupa infrastruktur PUPR maupun non-PUPR diharapkan dapat diidentifikasi dan dipadukan sesuai kebutuhan pengembangan kabupaten ini,” tuturnya.
Dikatakannya juga bahwa Kecamatan Pule yang berada di kabupaten tersebut jarang tersentuh bantuan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat meskipun memiliki potensi pertanian yang besar dengan komoditas janggelan, nilam, dan empon-emponan. Dengan demikian, Kecamatan Pule sangat cocok untuk disusunkan masterplan pengembangan kawasan perdesaannya. “Kecamatan ini menjadi kawasan penyangga Kecamatan Panggul sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sehingga memiliki posisi yang cukup strategis,” ungkapnya. Rapat tersebut dipimpin Kepala Bappeda Kabupaten Trenggalek, Unung Isnaini dan Direktur Perencanaan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Transmigrasi dan daerah tertinggal, Nora Ekaliana Hanafi.
Pada kesempatan itu, Nora mengatakan Penyusunan master plan harus sinkron dengan RPJMD yang sudah ada, karena RPJMD merupakan induk dari perencanaan daerah. “Pembangunan desa ada dua pendekatan, yaitu desa membangun dan membangun desa. Tujuan utama dari pembangunan perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai macam metode seperti pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,” ucapnya.
Sedangkan Unung Isnaini menjelaskan bahwa selain Kecamatan Pule, Kecamatan Bendungan juga mendapatkan bantuan berupa evaluasi kinerja kawasan. Alasan Kecamatan Bendungan terpilih selain karena posisinya yang dilalui Lingkar Wilis sebagai jalur strategis di Jawa Timur, adalah karena Kecamatan itu sebelumnya pernah mendapatkan bantuan program agropolitan dari Ditjen Cipta Karya. Selain itu, Kecamatan Bendungan juga merupakan daerah penghasil susu perah yang didistribusikan ke pabrik pengolahan di Malang dan Blitar. Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perdesaan menjadi tugas bersama, antara SKPD dan kementerian atau lembaga pusat terkait
Dalam FGD ini disepakati bahwa program pengembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Pule dan Bendungan harus diverifikasi oleh Camat dan Dinas Terkait agar tepat sasaran. Selanjutnya, program-program tersebut harus terus dikawal agar dapat terimplementasi baik melalui APBN maupun APBD.
Kegiatan tersebut dihadiri beberapa pihak diantaranya Kepala Satker Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Kementerian PUPR, Perwakilan Kementerian Desa PDTT, Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman, dan Kebersihan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Camat Pule, dan Camat Bendungan. Devi/Hen/infobpiw
