Kementerian PUPR mendukung sembilan pengembangan sistem transportasi massal di Jabodetabek. Demikian ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak, dalam rapat pembahasan Sistem Transportasi Massal Terintegrasi Jabodetabek di ruang rapat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (5/9).
Kesembilan pembangunan angkutan massal tersebut yaitu Light Rail Transit (LRT), Pemda DKI/JAKPRO, LRT Kementerian Perhubungan/Adhi Karya, LRT Jababeka, Mass Rapid Transit (MRT), Kereta Api Bandara (CL dan Ekspress), Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), Automatic People Mover System (APMS) Bandara Soekarno Hatta, Commuter Line KCJ dan Bus Rapid Transit (BRT) TransJakarta.
Pada rapat yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi itu, Dardak menjelaskan bahwa dalam mendukung pengembangan transportasi di wilayah Jabodetabek, instansinya merencanakan pembangunan jalan bebas hambatan transisi di ruas dalam kota (radial) sepanjang 70 kilometer. “Dalam pembangunan jalan tersebut, Kementerian PUPR akan bersinergi dengan Transjakarta dalam pengadaan jalur busway dalam rencana pembangunan jalur tersebut,” tutur Dardak.
Lebih lanjut Dardak mengatakan pembangunan transportasi di wilayah Jabodetabek harus tetap tertata dengan baik sesuai dengan peraturan penataan ruang yang sudah ada. Dardak berharap pembangunan transportasi di kawasan ini, tidak melupakan pemanfaatan ruang publik yaitu dengan membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 20 persen di setiap kota. Hal ini untuk mencapai standar kota yang aman, sehat, berkeselamatan.
Terkait pemanfaatan lahan untuk pembangunan Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) dan Light Rail Train (LRT) Cikarang – Cawang dan Cibubur – Cawang, Dardak mengatakan bahwa izin pemanfaatan lahan di sekitar jalan tol sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR, baik untuk badan usaha, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Kementerian Perhubungan.
Selain itu, Kementerian PUPR juga sudah merancang desain dan pemrograman Jalan Tol Cikarang – Bekasi – Laut (CBL) untuk mengurangi beban Jalan Tol Dalam Kota sekaligus mendukung Cikarang sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia.
Lebih lanjut, Dardak juga menjelaskan bahwa saat ini Kementerian PUPR telah mengembangkan dua Kota Baru Publik di wilayah Jabodetabek yaitu Kota Baru Maja dan Compact City Kemayoran. “Kedua pengembangan Kota Baru tersebut membutuhkan dukungan koneksi transportasi umum yang terintegrasi,” tutur Dardak.
Pada pertemuan tersebut Budi Karya menghimbau kepada stakeholder untuk memberikan laporan pembangunan secara periodik agar terpantau dengan baik. Selain itu ia berharap dapat dilakukan sosialisasi sejak dini, agar masyarakat mengetahui progres pembangunan transportasi di Jabodetabek saat ini.
Kepala BPTJ, Elly Sinaga menambahkan pembangunan sembilan moda angkutan massal tersebut perlu dilakukan dengan bersinergi antara pemerintah pusat dengan stakeholder. Dikatakannya juga bahwa agar pelaksanaan pembangunan transportasi Jabodetabek dapat berjalan maksimal, maka Kementerian Perhubungan mengusulkan tiga koordinator integrasi pembangunan transportasi Jabodetabek, yaitu BPTJ, BPIW Kementerian PUPR dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. (INI/InfoBPIW)
