Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan perwakilan beberapa unit organasisasi (unor) di Kementerian PUPR, Senin (23/7). Wakil Ketua Komisi III, H.Dadan Sudarma menjelaskan kunjungan ke BPIW untuk membahas beberapa hal, salah satunya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.
Menurut Dadan pihaknya perlu mendapatkan informasi terkait KEK Tanjung Lesung mengingat Kementerian PUPR melalui perencanaan infrastruktur yang dibuat BPIW berkomitmen mendukung KEK tersebut.
“Kita perlu mengetahui hal itu, karena beberapa kalangan masyarakat di daerah kita mempertanyakan masalah tersebut. Apalagi belum seluruh lahan yang dibebaskan, karena baru daerah Bojong yang dibebaskan lahannya. Sedangkan di Pagelaran dan Panimbang belum dibebaskan,” ungkapnya.
Selain itu menurut Dadan pihaknya juga ingin mendapatkan informasi mengenai Dana Alokasi Khusus (KAK) pengairan, program infrastruktur jalan dan tata bangunan. Khusus mengenai infrastruktur jalan, Dadan menyatakan perlu mendapat perhatian yang lebih dari Kementerian PUPR mengingat banyak jalan yang mengalami kerusakan.
Menanggapi hal itu Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Doedoeng Z. Arifin menjelaskan banyak program yang telah disiapkan Kementerian PUPR baik untuk tahun 2018 maupun 2019 mendatang di Kabupaten Pandeglang. Salah satu program infrastruktur untuk tahun 2018 seperti Penanganan Transisi Ruas Jalan Raya Serang (Pandeglang) – Saketi – Simpang Labuan dan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Citereup Majasari.
Menurut Doedoeng program infrasruktur untuk mendukung KEK Tanjung Lesung juga disiapkan Kementerian PUPR untuk tahun 2019 di kabupaten tersebut. Hal ini berdasarkan Hasil Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) yang telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Salah satu program yang disiapkan untuk mendukung KEK Tanjung Lesung yakni Pelebaran Jalan Menuju Standar Citereup-Tanjung Lesung sepanjang 6,1 Km. Kemudian juga ada pogram Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Provinsi Banten sebanyak 1230 unit.
Doedoeng juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dikembangkan Kementerian PUPR berbasis Wilayah Pengembangan Wilayah (WPS). Artinya pembangunan infrastruktur terpadu dilakukan untuk pengembangan wilayah suatu daerah.
Kabupaten Pandeglang menurutnya merupakan bagian dari WPS 9 yakni Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap. Kawasan Tanjung Lesung juga menjadi bagian KEK Tanjung Lesung, dimana di KEK ini untuk pengembangan pariwisata pada areal seluas 1.500 hektar, di mana di kawasan tersebut akan ada perhotelan dan cottage serta sarana pariwisata pantai.
Pertemuan dengan sembilan orang wakil rakyat dari Pandeglan ini juga dihadiri perwakilan unor seperti dari Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Penyediaan Perumahan. Selain itu juga dihadiri seluruh pusat dan sekretarian di lingkungan BPIW. (Hen/infobpiw)
