Kementerian PUPR Serahkan Sementara Rest Area Terpadu Bendungan Tugu

Layanan Informasi BPIW     |     27 Nov 2019     |     12:11     |     915
Kementerian PUPR Serahkan Sementara Rest Area Terpadu Bendungan Tugu

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali menyerahkan sementara Barang Milik Negara (BMN) Rest Area Terpadu. Kali ini, Rest Area Terpadu Bendungan Tugu yang diserahkan sementara kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Sebelumnya Kementerian PUPR menyerahkan sementara Rest Area Terpadu Rambut Siwi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana. 

"Pembangunan Rest Area Terpadu Bendungan Tugu sudah selesai dibangun Kementerian PUPR. Untuk mempercepat pemanfaatannya, kami menyerahkan sementara BMN tersebut kepada Pemprov Jatim agar dimanfaatkan sesuai tujuan awal pembangunannya," terang Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono kepada wartawan seusai pertemuan dengan Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak di Surabaya, Selasa, 27 November 2019. 

Hadi mengatakan, pemanfaatan rest area terpadu Bendungan Tugu tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Provinsi Jatim pada umumnya dan khususnya wilayah Trenggalek dan sekitarnya.

Hadi juga menerangkan, pada pertemuan tersebut dibahas rencana pengembangan infrastruktur lain di Jatim, seperti rencana pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru, serta rencana pengembangan konektivitas Selingkar Wilis.

"Kita (Kementerian PUPR,-red) akan senantiasa bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam upaya melakukan percepatan pengembangan infrastruktur dan wilayah di Jatim," terangnya. 

Di tempat sama, Emil Dardak mengatakan, Pemprov Jatim menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah memberikan perhatian dalam pengembangan infrastuktur dan pengembangan wilayah di Jatim, salah satunya dengan pembangunan Rest Area Terpadu Bendungan Tugu . "Kami mewakili Pemprov Jatim menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR," ucap Emil.

Menurutnya, Jatim itu memang memiliki wilayah yang luas dengan penduduk yang banyak, sehingga memerlukan keterlibatan banyak pihak dalam membangunnya. "Termasuk dalam pembangunan infrastruktur dan wilayah," lanjut Emil.

Ia mengatakan, salah satu yang perlu dirumuskan lebih detail untuk pengembangan infrastruktur di Jatim, seperti pengembangan KSPN Bromo-Tengger-Semeru. "Seperti apa desaian pengembangannya, ke wilayah mana fokus pengembangnnya. Nah itu salah satu yang melakukan kajiannya adalah BPIW," ujar Emil. 

Termasuk, ujar Emil, rencana pengembangan konektivitas Selingkar Wilis yang diperlukan untuk memudahkan keterhubungan warga sejumlah kabupaten di Jatim bagian Selatan.(ris/infoBPIW)

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: