Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke, meningkatkan daya saing serta mewujudkan keadilan sosial bagi semua warga nergara Indonesia.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat memaparkan "Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Pertanahanan Negara" mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2019 di Markas Besar (Mabes) TNI, Jakarta Timur, Rabu (30/1).
Pada Rapim TNI tersebut turut hadir sebagai pembicara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.
Hadi menerangkan, saat ini Kementerian PUPR melakukan pengembangan infrastruktur di Tanah Air menggunakan pendekatan yang berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Wilayah di Indonesia seluruhnya dikelompokan ke dalam 35 WPS,” jelasnya.
Dengan pendekatan WPS ini, lanjutnya, diharapkan pengembangan infrastuktur PUPR dapat dijalankan secara lebih terpadu, konprehensif, dapat cepat mengatasi ketimpangan Barat dan Timur, pembangunan yang sesuai daya dukung serta daya tampung.
Ia menerangkan, sinergi Kementerian PUPR dengan kementerian/lembaga, TNI dan Polri dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik yang dilakukan Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan.
Hadi mencontohkan, dalam bidang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR dan TNI bekerjasama mencegah kerusakan daerah aliran sungai akibat pencemaran maupun alih fungsi lahan seperti di Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane dan Sungai Citarum. Kerjasama juga dilakukan dalam kegiatan rehabilitasi Situ Rawa Gede dan Situ Kandang Babi, serta kegiatan tanggap darurat bencana.
Bidang Bina Marga, TNI membantu pembangunan Jalan Perbatasan di Kalimantan dan Papua serta Jalan Trans Papua. TNI melakukan pembukaan lahan dan pembangunan badan jalan yang kemudian dilanjutkan oleh Kemeterian PUPR untuk konstruksi jalannya. Ketersediaan jalan di kawasan perbatasan dan daerah terisolir, disamping meningkatkan konektivitas, juga menjadi pertahanan negara.
TNI juga membantu pembangunan Dermaga Tawiri beserta penataan lansekap kawasannya di Provinsi Maluku yang akan menjadi dermaga singgah Kapal Perang TNI AL.
“Di bidang perumahan, Kementerian PUPR sejak tahun 2015 - 2018 membangun sebanyak 1.994 unit Rumah Khusus TNI di 34 Provinsi serta membangun sebanyak 114 tower (4.267 unit) Rumah Susun TNI di 24 Provinsi,” terangnya. TNI juga membantu dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana gempa di NTB dengan menjadi fasilitator pembangunan rumah tahan gempa bersama para ahli dan CPNS Kementerian PUPR.
Pembangunan infrastruktur permukiman juga ada yang melibatkan TNI salah satunya adalah Ekspedisi Bhakti Kesra Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2015 di Pulau Muna Kabupaten Muna, Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut, Pulau Wawonii Kabupaten Wawonii, Pulau Togean Kabupaten Tojo Una Una.
Kemudian dilanjutaan pada tahun 2016 yakni pembangunan infrastruktur permukiman di Pulau Bajo Kabupaten Bima, Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya, Pulau Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pulau Kaimana Kabupaten Kaimana. Selain itu pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan fasilitas pendukungnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati berharap Kementerian Pertahanan dan TNI dapat semakin meningkatkan keamanan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan negara.
"Kementerian Keuangan tak akan sungkan untuk selalu menaikan anggaran Kemenham dan TNI, bila pendapatan negera terus meningkat," terangnya.
Untuk itu, Ia berharap, TNI dapat berkontribusi terhadap anggaran negara dengan membantu menghilangkan praktek impor illegal, bisnis ilegal serta meningkatkan penerimaan pajak,
Di tempat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan program 10.000 sertifikasi tanah untuk rakyat. Sehubungan tersebut Kementerian ATR/BPN bersedia berkerjasama dengan TNI untuk melakukan sertifikasi yang belum tersertifikatkan.
Sofyan menyatakan, Kementerian ATR/BPN siap mendukung untuk membantu penguatan institusi TNI. Salah satunya untuk lokasi latihan TNI. "Seperti beberapa waktu lalu, Kementerian ATR/BPN turut membantu pembebasan lahan ratusan hektar untuk latihan TNI di Banten," terangnya.(ris/infoBPIW)
