Pembangunan infrastruktur sektor PUPR di Pulau Papua, baik di Provinisi Papua Barat maupun Papua sudah sangat masif. Namun pembangunan di Papua tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM). Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo menegaskan Kementerian PUPR mendukung percepatan pembangunan di Papua termasuk SDM. Hal itu disampaikannya pada rapat koordinasi seluruh stakeholder di Jakarta, Senin, 3 Agustus.
Dengan koordinasi ini ia berharap Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dapat menjadi payung hukum untuk menjabarkan permasalahan yang ada di Papua. “Dengan Inpres itu diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih cepat, agar masyarakat di sana dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri,” tuturnya.
Pada kesempatan itu Wempi mengapresiasi langkah dari PT Freeport Indonesia yang membantu mempersiapkan SDM Papua agar siap bekerja melalui program soft skill. Dalam program ini PT Freeport meningkatkan kualitas SDM melalui beberapa hal seperti memberikan pengetahuan, meningkatkan keinginan untuk bekerja, berprilaku yang baik, dan disiplin.
Saat memberikan paparannya Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyatakan komitmen Kementerian PUPR terhadap Papua sangat tinggi. Terbukti dari anggaran yang dikucurkan dari 2016 sampai 2019 meningkat. Bahkan pada 2019 anggarannya mencapai Rp 6 triliun untuk Papua dan di Papua Barat lebih dari Rp 3 triliun. Jadi totalnya mencapai sekitar Rp 9 triliun. “Angka tinggi ini menunjukkan komitmen kita untuk membangun Papua. Namun kita harus introspeksi diri, seberapa jauh manfatnya untuk masyarakat. Kementerian PUPR konsern juga tentang hal itu,” tutur Hadi.
Beberapa program pembangunan infrastruktur juga telah dilakukan. Misalnya pembangunan Jalan Trans Papua yang akan menyambungkan barat ke timur dan utara ke selatan. Sampai saat ini tinggal sedikit yang belum tersambung yakni mencapai 200-300 kilometer dari total sekitar 3 ribu kilometer.
Program lainnya yakni pembangunan jembatan Holtekamp dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN. Salah satunya di Skouw di Jayapura Papua. Hadi menegaskan bahwa Kementerian PUPR tidak hanya membangun PLBN, tapi juga kawasan sekitarnya. Pembangunan dilakukan secara terpadu melibatkan sektor Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, dan Perumahan.
“Koordinasi dan sinkronisasi program juga kita lakukan secara intens dengan kementerian/lembaga seperti Bappenas, BKPM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Hadi. Dikatakannya juga bahwa Kementerian PUPR mendukung kawasan tematik seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) salah satunya Raja Ampat. Kementerian PUPR juga mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), salah satunya KEK Sorong. “Koordinasi dan sinkronisasi program juga kita lakukan dengan kementerian/lembaga terkait seperti Bappenas, BKPM, dan Kemendagri,” ucap Hadi.
Acara itu diisi juga dengan paparan dari Vice Presiden Papuan Affairs and Nemangkawi Mining Institute PT Freeport Indonesia Frans Fagome. Menurut Frans perusahaannya sudah mengakomodir tenaga kerja dari Papua yakni mencapai 40 persen. Jumlah itu menurutnya bisa saja ditingkatkan, bila sumber daya manusia atau SDM memenuhi kualifikasi yang ditetapkan perusahaan.
Meski sebagai user Frans menyatakan perusahaannya siap membantu pemerintah meningkatkan SDM Papua melalui program soft skill tersebut. “Kita tidak mempersiapkan mereka untuk kerja di industri dan tidak harus mereka bekerja di Freeport, karena yang paling utama kita mengembangkan SDM lokal untuk menjadi entrepreneurship,“ ungkapnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan instansinya akan fokus melanjutkan pembiayaan otonomi khusus atau otda. Dikatakannya juga bahwa portofolio APBD Papua hampir 64 persen berasal dari alokasi dana Otsus, sehingga jika dana berhenti akan menimbulkan masalah terkait konsep pembangunan di Papua. “Kita akan fokus melanjutkan pembiayaan Otsus. Arahan Pak Mendagri membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan,” ungkapnya.
Dikatakannya juga bahwa pasal 56 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi menyediakan pendidikan seluruh jenjang, bukan hanya formal namun juga nonformal sebagai kunci peningkatan kesejahteraan di Papua. Untuk meningkatkan SDM ia menilai perlu memperbanyak pendidikan vokasi untuk melahirkan entrepreneur.
Hadir juga dalam kegiatan itu Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan, Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar, dan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden Jaleswary Pramodhawardani. Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay, Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kementerian Tenaga Kerja Darmansyah, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Perhubungan Buyung Lalana. (Hen/infobpiw)
