Kendati ada rencana pemangkasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Perbelanjaan Negara (APBN) Perubahasan 2016, namun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur yang memberikan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, memberi nilai tambah seperti pada kawasan industri atau kawasan wisata serta untuk menciptakan kualitas hidup masyarakat lebih baik.
Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak dalam talkshow Straight Forward IDX Channel yang mengambil tema “Kelanjutan Proyek Infrastruktur”, di Jakarta, Kamis petang (11/8/2016).
Dardak mengatakan, Kementerian PUPR melalui BPIW telah membuat masterplan rencana pembangunan infrastruktur untuk 10 tahunan ke depan. Kemudian, substansi masterplan dituangkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR yang 5 tahunan. ”Dari Renstra Kementerian PUPR itu dituangkan dalam target tahunan yang dapat dievaluasi setiap tahunnya, sehingga pembangunan diharap dapat berjalan secara berkesinambungan,” papar Hermanto.
Menurutnya, rencana pemangkasan anggaran memang akan membuat ada efisiensi seperti pada perjalanan dinas, terutama seperti perjalanan ke luar negeri. “Acara-acara sosialisasi juga dikurangi dan lainnya, namun bukan pada program-program prioritas,” tegasnya.
Dardak juga memaparkan, pembangunan infrastruktur saat ini berbasis pada pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah dikelompokan menjadi 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dari 35 WPS itu terbagi menjadi tiga kriteria, mulai dari WPS yang sudah berkembang, sedang berkembang dan pengembangan baru.
Salah satu contoh kawasan pusat pengembangan adalah Medan – Tebing Tinggi – Dumai – Pekanbaru. “Dalam kawasan tersebut, misalnya Kuala Tanjung diproyeksikan menjadi pintu barat Indonesia melalui rencana pembangunan pelabuhan internasional,” paparnya.
Kemudian, pemerintah juga telah menyepakati Sei Mangke menjadi kawasan untuk hilirisasi produk sawit. Sehingga, pembangunan jalan di Sei Mangke akan dilakukan untuk mendukung berkembangnya hilirisasi produk sawit.
Selain itu, ada Danau Toba yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Menurutnya, Kementerian PUPR akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba.
”Dukungan berupa akses menuju Danau Toba, seperti jalan tol agar waktu tempuh semakin cepat. Ada juga pembangunan dukungan infrastruktur di kawasan destinasi wisatanya sendiri, seperti jalan, perairan, sampai perumahan untuk warga,” terangnya seraya menambahkan, antara kawasan tersebut saling terkoneksi dan akan mendukung untuk berkembang. (ris/InfoBPIW)
