Kementerian PUPR Dukung RPP Terkait Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Layanan Informasi BPIW     |     09 Sep 2021     |     02:09     |     840
Kementerian PUPR Dukung RPP Terkait Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Kementerian PUPR mendukung Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 

 

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Manggas Rudy Siahaan menyatakan Kementerian PUPR pada prinsipnya mendukung pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur untuk mendukung sektor pendidikan yang menjadi tugas tambahan bagi Kementerian PUPR.

 

Rudy juga menyatakan bahwa dalam RPP ini juga terdapat Rencana Induk Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) yang tentunya akan mendapat dukungan  Kementerian PUPR terutama BPIW. “Rencana induk ini dilakukan lintas Kementerian/Lembaga (K/L)  terkait berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi,” tuturnya saat rapat anggota Pokja IV melalui  video conference mengenai Finalisasi Draft RPP tersebut, Selasa, 7 September 2021. Ia pun mendukung Bappenas untuk merencanakan RIPPP, sehingga nantinya ada tahapan skenario rencana aksi.

 

RPP ini merupakan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Selain itu ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 

Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Adriyanto saat memimpin rapat tersebut mengatakan setelah rapat koordinasi Panitia Antar Kementerian (PAK) yang dilakukan tersebut akan dilakukan komunikasi dengan DPR dan DPD. “Beberapa perubahan dari pembahasan ini akan disampaikan kepada wakil rakyat dan perwakilan daerah tersebut. Selain itu akan dilakukan rapat harmonisasi, “ ucapnya.

 

Kegiatan ini juga diikuti perwakilan dari beberapa K/L seperti Bahri dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet Alifa Rahmat Syukri, dan perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rimol. Sedangkan dari BPIW yang hadir, salah satunya adalah Kabid Wilayah 3 C Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Doedoeng Z. Arifin. (Hen/infobpiw)  

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: