Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Gedung BPIW, Jakarta, Jumat siang (30/9).
Dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Kepri, Kementerian PUPR melalui BPIW mendukung pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepri. Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Dadang Rukmana mengatakan, saat ini Provinsi Kepri masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 3 Batam-Tanjung Pinang.
Menurutnya, pada WPS 3 terdapat potensi pengembangan kawasan industri dan pariwisata. “Yakni pengembangan Kawasan Kabil Industrial Park dan Kawasan Pariwisata Bintan,” terang Dadang. Dalam Kawasan Kabil Industrial Park terdapat 32 perusahaan besar yang menempati kawasan seluas 287 hektare.
Dadang mengatakan, pengembangan kawasan industri diharapkan akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan warga sekitar. Kemudian, Kawasan Pariwisata Bintan juga didorong untuk berkembang. “Kalau kawasan pariwisata berkembang akan tercipta lapangan kerja di bidang industri pariwisata, sehingga diharapkan akan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Selain itu untuk periode 2015-2019 Kementerian PUPR telah melakukan beberapa perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR di Kepri. Untuk sektor Cipta Karya, ungkap Dadang, antara lain pembangunan perumahan di beberapa lokasi, pembangunan 35 rumah susun, bantuan rumah swadaya, peningkatan kualitas permukiman kumuh Batam–Bintan, pengembangan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan, pengembangan infrastruktur drainase perkotaan, peningkatan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum,-red) di kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan SPAM di ibu kota kecamatan, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh kawasan Sagulung, Bangkong, dan Nongsa.
Ada juga penanganan kawasan permukiman kumuh di Bintan, pembangunan drainase lingkungan pemukiman di Tanjung Pinang. “Serta optimalisasi SPAM di beberapa wilayah seperti SPAM Bintan, SPAM dan Galang di Kota Batam” jelas Dadang.
Dadang menerangkan, untuk sektor Sumber Daya Air (SDA) antara lain seperti pembangunan pengaman pantai Karang Halen Mars di Kota Batam, pembangunan beberapa bendungan seperti Bendungan Muara Sei Gong, pembangunan embung Kebun Raya Batam di Kota Batam. Selain itu, dilakukan pula pembangunan pengamanan pantai di beberapa wilayah lainnya seperti pantai Pulau Nongsa, serta pembangunan drainase Tiban di Kota Batam.
Terkait sektor Bina Marga, lanjut Dadang, ada perencanaan pembangunan Jalan Tembesi-Tanjung Berikat, pembangunan Jalan Batu Aji - Tanjung Uncang, pembangunan fly over Kabil MYC, pembangunan fly over Jam MYC, pembangunan jembatan muara, dan pembangunan jalan dan jembatan di beberapa wilayah lainnya.
“Serta pembangunan Jalan Simpang Jam-Batu Ampar, pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjung Pinang-Kabupaten Bintan, pembangunan Jalan Tanjung Uban-Mengkulu Bantan Bayu- Gesek,” ungkap Dadang.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Saproni mengakui, saat ini pembangunan infrastuktur di Provinsi Keprsi masih kurang greget. Dengan begitu, lanjutnya, DPRD dan Pemprov Kepri terus mencari peluang untuk melakukan percepatan pembangunan di Kepri.
“Salah satunya berkunjung dan meminta dukungan kepada BPIW,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, DPRD dan Pemprov Kepri juga terus berupaya menjajaki kerjasama dengan swasta, agar mau menanamkan modalnya pada pembangunan di Kepri.
Saproni juga yakin, kunjungan rombongan DPRD Provinsi Kepri ke BPIW akan berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepri.
Hadir dalam rombongan DPRD Provinsi Kepri yang berkunjung ke BPIW, yakni Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Samadin Sinaga, Raja Bahtiar, Irwansyah, Tawarih serta Asep Nurdin.(ris/infoBPIW)
