Kementerian PUPR mendukung pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dengan cara mengintegrasikan program-program prioritas lain seperti Lokasi Prioritas (Lokpri) Perbatasan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, dan Kota Kecil.
Pengembangan kawasan itu juga diintegrasikan dengan progam prioritas Pulau-pulau Kecil Terluar, Kawasan Transmigrasi, serta Kabupaten Rawan Air dan Sanitasi. Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyampaikan hal itu saat Webinar Bappenas “Mengelola Strategi Kolaboratif: Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Rabu, 6 Juli 2020.
Dukungan infrastruktur PUPR di Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip hilirisasi komoditas unggulan dan sesuai batas kewenangan penanganan infrastruktur Kementerian PUPR.
Pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah sektor PUPR itu dilakukan secara terpadu dengan empat unit organisasi yakni Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Beberapa dukungan infrastruktur tersebut antara lain pembangunan jalan poros desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, pembangunan jembatan konstruksi sederhana, tambatan perahu, dan irigasi tersier perdesaan.
Hadi menilai untuk mendorong percepatan pertumbuhan kawasan dibutuhkan keterpaduan implementasi program yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga(K/L) seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian.
“Diperlukan kolaborasi dan kerja sama antar K/L, untuk mensinergikan dukungan program di masing-masing K/L sesuai dengan arahan Master Plan yang telah disusun untuk Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi,” kata Hadi.
Saat membuka acara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan karakter, potensi, dan dampaknya bagi masyarakat setempat.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah saat ini menerapkan collaborative governance (tata kelola pemerintahan kolaboratif) untuk mengatasi masalah kesenjangan antarwilayah desa, kota, antarkelompok penduduk, maupun kesenjangan antarsektor. Ia juga mengajak segenap lapisan untuk memperkuat pola baru dalam pengelolaan pembangunan, yakni dengan memperkuat kebersamaan, rasa tanggung jawab, berbagi peran, dan gotong royong dalam mengatasi masalah kesenjangan. Prinsip-prinsip itu disebutnya merupakan makna mendasar dalam strategi kolaboratif.
Selain Hadi, narasumber lain yang menjadi pembicara dalam kegiatan ini adalah Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT Samsul Widodo, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaaan Kementerian Desa PDTT Harlina Sulistyorini, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT H.M.Nurdin, dan Sekretaris Utama (Sestama) BNPP Suhajar Diantoro.
Acara yang diikuti ratusan peserta melalui video conference ini juga menghadirkan pembahas antara lain Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN/ Bappenas Velix Vernando Wanggai, dan Ketua Umum IAP Hendricus Andy Simarmata. Pembicara lainnya yakni Founder, Director of Product dan Community Development Timurasa Martin Kreshna. A. Asda serta Project Director NSLIC/SELRED Cavelle Dove. (Hen/infobpiw)
