Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan infrastruktur yang menjamin ketersediaan air untuk sektor pertanian dan hortikultura. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Demikian ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan pada sesi Inspiring Performax di Berita Satu TV yang mengangkat tema “Membangun Infrastruktur Pangan”, Jakarta, Rabu (11/1).
Pada sesi tersebut hadir juga nara sumber lainnya, yakni pelaku usaha hortikultura yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Agrinex 2017, Rifda Ammarina.
Menurut Rido, program Kementeran PUPR pada 2015-2019 dalam menunjang sektor pertanian dan kedaulatan pangan, antara lain pembangunan 65 bendungan, pembangunan 1 juta hektare (Ha) irigasi baru, 3 juta Ha rehabilitasi irigasi serta pembangunan embung-embung untuk pengadaan air baku.
“Selain itu, ada juga berbagai program pengendalian banjir, seperti normalisasi sungai serta pembangunan kanal banjir,” papar Rido.
Saat ini, lanjutnya, bendungan yang telah selesai dibangun mencapai 8 bendungan dari target pembangunan 65 bendungan. Adapun pembangunan yang masih berjalan mencapai 24 bendungan. “Untuk pembangunan bendungan yang lainnya akan mulai dibangun pada tahun 2017, 2018 dan 2019.
Menurut Rido, ketersediaan air sangat strategis dalam sektor pertanian dan hortikultura. Pasalnya, proses dalam pengelolaan pertanian atau tanaman pangan senantiasa membutuhkan air, agar tanaman dapat tumbuh serta kondisi tanah dapat subur.
Di samping itu, ungkapnya, Kementerian PUPR juga melakukan pengembangan jalan, jembatan, serta halte agro untuk mendukung kemajuan sektor pertanian.
Rido juga menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR menerapkan metoda pengembangan infrastruktur yang berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Saat ini seluruh wilayah di tanah air terkelompok pada 35 WPS.
“Dalam setiap WPS posisi jalan selalu menjadi backbone (tulang punggung,-red) bagi pengembangan wilayah, termasuk sektor pertanian. Dengan pendekatan WPS tersebut pembangunan infrastruktur PUPR senantiasa direncanakan terpadu dan terkoneksi antar kawasan,” tutur Rido.
Sementara itu, pelaku usaha pangan yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Agrinex 2017, Rifda Ammarina mengatakan, keberadaan infrastruktur memang sangat strategis dalam mendukung kedaulatan pangan. “Mulai dari proses menanam hingga distribusi hasil panen,” terangnya.
Rifda menilai, untuk rencana pengembangan infrastruktur dan wilayah yang diterapkan Kementerian PUPR saat ini membuat pelaku sektor pertanian dapat bernafas lega. “Semoga saja program-program tersebut dapat terimplementasikan dengan baik, sehingga mampu mengangkat produktiftas pertanian nasional,” jelasnya.
Ia yakin, banyak program yang digulirkan kementerian dan lembaga untuk mendorong kemajuan sektor petanian atau pangan. Namun, lanjut Rifda, banyak petani atau pelaku usaha hortikultura yang belum mengetahuinya. “Padahal kalau program tersebut diketahui serta para pemangku kepentingan sektor pertanian dan holtikultura dapat mengaksesnya dengan baik, akan mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan di negeri ini,” terangnya.
Untuk itu, lanjutnya, pada 31 Maret-2 April mendatang akan digelar Agrinex 2017. Agrinex 2017 merupakan program edukasi, sosialisasi dan promosi terkait sektor pertanian. Edukasi ditunjukkan kepada masyarakat luas yang ingin tahu banyak hal terkait pertanian.
“Sosialisasi ditujukan bagi berbagai lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta yang memiliki program dukungan terhadap sektor pertanian, agar para pelaku sektor pertanian dapat memanfaatkannya dengan baik,” ungkap Rifda.
Adapun promosi ditujukan bagi pelaku usaha di bidang pertanian atau pangan untuk mempromosikan produknya lewat ajang Agrinex. Ia berharap, acara tersebut dapat mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan secara nasional.(ris/infoBPIW)
