Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan strategi untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta. Strategi tersebut berupa rencana pembangunan jalan baru berupa fly over sepanjang 70 KM yang salah satu jalurnya khusus untuk transportasi publik atau bus way.
Demikian dikatakan Kepala Badan Pengembangan Infrastruk Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Dr. A. Hermanto Dardak saat menjadi pembicara mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja Kementerian Perhubungan 2015 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, (7/12/2015).
Dardak mengatakan, jalan fly over baru tersebut akan dibangun lebih tinggi dari jalan yang saat ini ada. “Keberadaannya akan mengitari Jakarta dari Kampung Melayu menuju Tanah Abang, sehingga kalau mau menuju suatu wilayah di Jakarta, calon penumpang akan naik eskalator kemudian bisa mengakses kendaraan tranportasi publik tersebut, ditambah dengan keberadaan MRT nanti kami akan sinkronkan calon penumpang bus way dengan penumpang MRT. Hal ini diharapkan mampu memperbaiki sistem transportasi publik serta menekan tingkat kemacetan,” ungkap Dardak.
Menurutnya, jalan fly over baru tersebut akan mulai dibangun pada tahun 2016. “Pembangunannya tersebut juga murni akan menggunakan dana swasta,” terangnya.
Ia menjelaskan, Jakarta mendapat perhatian khusus karena berdasarkan The Castrol Magnatec Stop-Start Index menunjukan bahwa Jakarta menempati posisi kota termacet di dunia. “Jakarta nomor satu, kemudian disusul Istambul, Mexico City dan Surabaya pada posisi ke empat,” jelas Dardak.
Dardak juga menjelaskan, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan infrastuktur saat ini, antara lain meliputi disparitas antar wilayah masih tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), urbanisasi yang tinggi seperti meningkatnya 6 kali lipat dalam 4 dekade terakhir di wilayah perkotaan, penurunan kualitas lingkungan, belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut.
Untuk mengatasi berbagai tantangan itu, lanjutnya, diperlukan intervensi dari pemerintah melalui perencanaan yang terpadu dan terintegrasi. “Kementerian PUPR kini menerapkan pola pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai basis perencanaan keterpaduan infrastruktur di Indonesia, dalam pola ini wilayah di Indonesia dibagi menjadi 35 WPS. ” terang Dardak.
Ia menjelaskan, dalam konsep pengembangan WPS tersebut mencakup pengembangan keterpaduan terhadap pelabuhan dalam rangka pengembangan Tol Laut, pengembangan kawasan strategis pariwisata, pengembangan kawasan industri, pengembangan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang mendukung lumbung pangan, serta menjadikan jalan tol dan kereta api sebagai backbone dari WPS.
Pada kesempatan tersebut, Dardak juga memaparkan mengenai rencana pengembangan kawasan perkotaan melalui konsep smart city. Dalam penjelasannya, salah satu elemen smart city adalah smart transportation. Hal ini senada dengan penjelasan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Elly Adriani Sinaga, selaku moderator panel tersebut yang menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan memiliki konsep urban transportation yang sudah dimasukkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan.
“Ke depan konsep smart transportation dan urban transportation ini bisa diusung bersama-sama dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik di kawasan perkotaan,” terang Elly.
Demi mendapat keunggulan dalam persaingan global, saat ini pembangunan jalan senantiasa mendapat perhatian pemerintah. Dardak berharap, ke depan antara Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan pihak swasta untuk sama-sama mendiskusikan pengembangan wilayah ini termasuk transportasinya dalam rangka meningkatkan nilai tambah kawasan, (humasbpiw/ini)
