Kemajuan suatu negara diharapkan dapat diadaptasi dan diterapkan negara lain yang belum terlalu maju. Misalnya, Jepang yang sukses menerapkan compact city, yakni kota berkepadatan penduduk tinggi, namun dapat diefisiensikan dengan bangunan vertikal, sehingga memiliki ruang terbuka yang lebih luas untuk dimanfaatkan transportasi dan ruang terbuka hijau.
Demikian diungkapkan President East Regional Organization for Planning and Human Settlement (EAROPH) periode 2014-2016, Hermanto Dardak saat membuka pada 49th Executive Committee Meeting dan 25th World Congress and Council Meeting yang digelar di Kota Kinabalu, Malaysia, 8-10 Agustus 2016.
Hermanto Dardak yang juga Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini juga mencontohkan, pembangunan di Indonesia yang menghubungkan elemen infrastruktur perkotaan dengan masyarakatnya, yakni membangun control room yang berfungsi untuk memonitor kemacetan hingga mengantisipasi bencana banjir di suatu tempat, sehingga dapat menerapkan early warning system (sistem peringatan dini).
Selain itu, lanjutnya, sistem tersebut juga bisa mengetahui curah hujan dan debit sungai, sehingga bisa memperkirakan tempat dimana akan terjadi genangan dan menginformakan kepada masyarakat untuk menghindari potensi kemacetan karena banjir.
Sementara itu, pada World Congress and Council Meeting dengan tema “Our Urban Futures: Sustainable and Resilient” menelaah kembali hasil kongres EAROPH tahun 2014 lalu, dimana banyak negara yang sudah menerapkan perencanaan kota dan pemukiman, diantaranya manajemen aset di Australia, compact city di Jepang, Kota Cerdas di Korea, Perencanaan berbasis masyarakat di Malaysia, perumahan rakyat di Philpina, serta kota terpadu di Indonesia. Berdasarkan implementasi negara-negara best practice tersebut, EAROPH dinilai telah memberikan kontribusi dalam Prepcom 3 UN Habitat III.
Dalam New Urban Agenda yang merupakan hasil akhir dari Prepcom 3 terungkap, pada tahun 2050 populasi manusia diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat. Tantangannya adalah kota-kota menjadi konsumtif dengan tuntutan infrastruktur, pelayanan utama, keamanan pangan, perumahan, pekerjaan yang layak dan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Sebagai bentuk respon dari tantangan tersebut, kita harus mengambil keuntungan untuk melakukan urbanisasi, untuk mengubah kota-kota melalui pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi, serta perlindungan lingkungan” lanjut Dardak.
Berdasarkan hal tersebut, Dardak mengatakan, kota-kota perlu ditata, dibiayai, dikembangkan, diatur dan dikelola untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan melindungi lingkungan sebagai bentuk penetapan pada New Urban Agenda.
Di samping itu, dibutuhkan komitmen untuk pengembangan manusia yang berkelanjutan memlalui sikap yang terintegrasi dan terkoordinasi pada level global, regional, nasional, sub-nasional dan lokal dengan partisipasi seluruh pihak.
Seperti diketahui, EAROPH merupakan organisasi multi sektoral non pemerintah yang terafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi bertujuan untuk mendorong pertukaran wawasan dan pengalaman diantara negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
Rangkaian acara tersebut dimulai dengan Executive Committee Meeting pada hari pertama yang diikuti perwakilan dari masing-masing negara anggota EAROPH antara lain, Jepang, Indonesia, Korea Selatan, Australia, Malaysia, dan Philipina.
Masing-masing negara tersebut melaporkan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di perkotaan serta mempromosikan perencanaan perumahan masing-masing negara anggota.
Pada World Congress and Council Meeting juga membahas penetapan YB Tan Sri Nor Bin Omar dari Malaysia sebagai Presiden EAROPH periode 2016-2018. Turut hadir dalam acara tersebut, Datuk Halimah Mohd Sadique selaku Wakil Menteri Kementerian Perkotaan, Perumahan, dan Pemerintah Daerah Malaysia, YBHG Datuk Mohammad Mentek selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perkotaan, Perumahan, dan Pemerintah Daerah Malaysia, YBGH Datuk Yeo Boon Hai, selaku Walikota Kota Kinabalu, YBHG. Dato’ DR Dolbani Mijan selaku Direktur Departemen Federal Urusan Perkotaan dan Perencanaan Semenanjung Malaysia, Tuan Rayman Bin Loudrize selaku Deputi Sekretaris Pemerintah daerah dan Perumahan. (Adn /Hen/InfoBPIW)