Sebagai bagian dari percepatan pembangunan di Papua dan sekitarnya, saat ini sedang dilakukan Penyusunan Rencana Pengembangan Infratruktur Wilayah (RPIW, dahulu RPIJM) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jayapura dan sekitarnya dalam Mendukung Kawasan Istana Negara. Sehubungan dengan hal itu dilakukan rapat pembahasan delineasi zona wilayah perencanaan pada Selasa, 31 Agustus 2021 secara daring.
Pada saat memberikan paparannya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Kementerian PUPR Manggas Rudy Siahaan berharap studi yang dilakukan tersebut sebagai rencana pengembangan wilayah yang dapat menjadi acuan para stakeholder terkait serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Papua.
Prinsip perancangan pengembangan kawasan delineasi zona kawasan sekitar Istana Negara Papua menurut Rudy adalah untuk mendukung istana negara tersebut. Prinsip perancangan ini juga mendukung keberagaman fungsi ruang di kawasan sekitar istana negara seperti permukiman, pemerintahan, kawasan hutan raya, pertanian dengan konsep agropolitan, dan perdagangan jasa.
Lebih lanjut Rudy mengatakan prinsip perancangan lainnya adalah memperhatikan jaringan konektivitas. Dikatakan bahwa dengan adanya jaringan antar wilayah berupa jalan lingkar dapat memberikan kemudahan dan mempercepat konektivitas, jaringan jalan yang teratur dan kondisi sangat baik, dengan keamanan dan keselamatan. Dengan adanya jaringan konektivitas maka dapat tersedianya moda transportasi umum yang terintegrasi.
Adaptasi citra kawasan juga menjadi prinsip perancangan tersebut. Menurutnya kawasan sekitar istana negara akan memperhatikan prinsip pertahanan keamanan, kualitas lingkungan binaan dan menciptakan kawasan yang memiliki data tarik dengan memperhatikan kearifan lokal.
Agar terwujudnya RPIW (dahulu RPIJM) PKN Jayapura dan sekitarnya dalam bentuk Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) PKN Jayapura yang mendukung kawasan istana negara yang komprehensif dan strategis, Rudy berharap unit organisasi (unor) di Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga (K/L) dapat aktif dalam memberikan masukan dan data. “Dengan waktu pengerjaan yang singkat dan ditengah-tengah pandemi Covid 19, maka diperlukan langkah taktis dan tepat guna dalam penyusunan rencana infrastruktur infrastruktur jangka menengah PKN Jayapura ini,” ucap Rudy.
Ia juga menilai diperlukan komitmen dari seluruh stakeholder dan pelaksana kebijakan untuk dapat bersama-sama melaksanakan hasil dari studi ini dalam pengembangan wilayah di PKN Jayapura dan sekitarnya. Fokus pengembangan PKN Jayapura menurutnya dalam hal perdagangan dan jasa, industri, transhipment point (titik aktivitas yang berkaitan dengan pergerakan barang dan alat angkut) dan pelayanan administrasi pelintas batas negara.
Pada kesempatan itu Rudy juga menyampaikan bahwa kolaborasi bersama antar pemerintah daerah-pusat serta antar K/L merupakan kunci dalam pengembangan wilayah yang komprehensif, efisien dan efektif, sehingga pembangunan infrastruktur saling sinkron dan terintintegrasi termasuk di PKN Jayapura tersebut.
Menyinggung mengenai posisi Istana Kepresidenan di PKN Jayapura menurut Rudy Istana Kepresidenan tersebut memiliki peran strategis sebagai eksistensi negara di wilayah timur Indonesia.
Brigjen TNI Aang Suharlan dari Badan Intelejen Negara (BIN) berharap kegiatan studi ini dapat mewujudkan sinkronisasi dan tertampungnya kepentingan masing-masing K/L dalam kaitannya penyusunan RIPJM PKN Jayapura dan sekitarnya dalam Mendukung Kawasan Istana Negara.
Dijelaskannya BIN diberi amanah untuk mengurusi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di kawasan istana negara Papua. Saat ini menurutnya BIN telah mengajukan izin perpanjangan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Untuk pembangunan Istana Kepresidenan diperlukan 40,04 ha dan untuk jalan 12,29 ha, sehingga total seluas 52,33 ha,” ungkapnya.
Rapat yang dimoderatori Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C BPIW Doedoeng Zenal Arifin ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (APSI) Budhi Wibowo yang membawakan materi tentang dukungan sektor perikanan untuk kawasan istana negara di Papua. Narasumber lainnya adalah Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen CIpta Karya Kementerian PUPR Bobby Ali Azhar yang membahas mengenai penyusunan rancangan pembangunan Istana Kepresidean di Papua.
Selain dari BPIW, pembahasan delineasi zona wilayah perencanaan tersebut diikuti perwakilan dari Bappeda Kota Jayapura, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua DItjen Perumahan, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura Ditjen Bina Marga. (Hen/infobpiw)
