Kementerian PUPR melalui BPIW berkomitmen melakukan optimalisasi peran jalan tol Trans Sumatera dalam pengembangan wilayah. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I (Kapuswil I), Hari Suko Setiono saat membuka Rapat Pembahasan Pengoptimalan Peran Jalan Tol Trans Sumatera dalam Pengembangan Wilayah secara zoom meeting di Jakarta, Jumat, 27 Agustus 2021.
Berdasarkan data, kondisi ekonomi kawasan yang dilewati jalan tol Trans Sumatera yang sudah terbangun belum meningkat secara signifikan. "Untuk itu perlu langkah-langkah strategis, agar ruas jalan tol tersebut memberikan dampak signifikan pengembangan ekonomi wilayah sesuai harapan,” terangnya.
Hari mengatakan, rapat kali ini akan menggali bagaimana strategi mengoptimalkan manfaat konektivitas dalam pengembangan ekonomi wilayah di Pulau Sumatera meliputi amanat kebijakan, rencana teknis, dan potensi, tantangan, dan strategi pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
Sementara itu, Sugiyantoro, Dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB memaparkan, dalam konstelasi global dan regional banyak hal yang mempengaruhi ekonomi wilayah Pulau Sumatera belum berkembang sesuai harapan setelah adanya jalan tol Trans Sumatera.
Menurutnya, antara lain secara global periode awal pandemi Covid-19 pada 2019-2020 yakni koneksi industri berbasis cluster antarnegara mengalami shut down atau terhenti. Kemudian, migrasi industri ke Indonesia banyak terkait dengan target market nasional, adanya migrasi industri dunia ke industri 4.0 atau yang dikenal revolusi industri 4.0, serta situasi masyarakat negara maju masuk ke tipologi Society 5.0.
"Kemudian secara regional, situasi industri Indonesia untuk industri manufacturing masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya di sekitar Jakarta," terang Sugiyantoro. Ia menambahkan, bahan baku, teknologi, mesin sangat terkait dengan situasi global juga, dan itu pula masih terpusat di Pulau Jawa.
Ia menerangkan, industri berbasis pada bahan baku lokal, seperti batubara, minyak gas, kopi, produk perkebunan lainya memang ada banyak di Sumatera, namun pengolahannya masih pada kegiatan sampai bahan baku.
Kedepan, ungkapnya, perlu pendekatan regional dan pendekatan sektoral untuk membangkitkan dan membangun daya saing lokal. "Pendekatan regional dapat berupa pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi atau industri, serta pendekatan sektoral dapat berupa pengembangan kompetensi indutri daerah. Tentunya dalam hal itu perlu keterlibatan atau sistem inovasi daerah," terang Sugiyantoro.
Budi Harimawan Semihardjo, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR mengatakan, Jalan Tol Trans Sumatera memiliki peran untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. “Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi,” terangnya.
Ia juga mengatakan, dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Menurutnya, waktu tempuh yang tinggi dapat berdampak pada biaya logistik yang tinggi dan dapat menghambat daya saing Indonesia di dunia global dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, jalan tol Trans Sumatera yang penugasan ke PT Hutama Karya sepanjang 2.837 km yang terdiri atas ruas backbone sepanjang 1.913 km dan ruas feeder sepanjang 924 km telah beroperasi sampai dengan saat ini sepanjang 531 km pada ruas backbone. “Sampai dengan tahun 2024, ditargetkan sepanjang 1.367,2 km Jalan Tol Trans Sumatera dapat beroperasi,” terangnya.
Sementara itu, Iwan Hermawan, Plt Executive Vice President Div. Perencanaan Jalan Tol PT Hutama Karya (Persero) memaparkan, pembangunan jalan tol Sumatera merupakan penugasan berdasarkan Perpres No. 100 Tahun 2014 j.o Perpres No. 117 Tahun 2015.
Ia mengatakan, progress pembangunan jalan tol Trans Sumatera sudah ada yang beroperasi dan masih dalam proses pembangunan. Iwan mengatakan, tantangan dalam pembangunan jalan tol Trans Sumatera, antara lain traffic yang rendah dimana internal rate of return (IRR) jalan tol Trans Sumatera kurang dari 15%, serta peluang return untuk menarik investor perlu ditingkatkan.
Tantangan lainnya, ungkap Iwan, dalam pembangunan tol perlu dilakukan penyesuaian ekosistem eksisting. "Seperti pembuatan jembatan untuk mengakomodir perlintasan Gajah dan lainnya," terang Iwan. Kemudian, permasalahan sosial pada proses pembebasan lahan, permasalahan topografi seperti daerah perbukitan dan pegunungan, kondisi tanah seperti tanah lunak, tanah gambut, potensi liquifaksi dan lainnya.
Sebelum menutup rakor tersebut, Hari menyampaikan agar keberadaan tol trans Sumatera dapat menjadi enabler pengembangan ekonomi wilayah, maka perlu prioritisasi pembangunan trase yang dibangun serta strategi untuk pembangunan wilayah, sehingga dapat menangkap peluang tol trans sumatera yang akan dibangun baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.(ris/infoBPIW)
