Ir Hadi Sucahyono, MPP, PhD kembali diamanahi sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu terungkap setelah Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melantik seluruh pejabat pimpinan tinggi madya/eselon I unit organisiasi di lingkungan Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020.
Pelantikan tersebut sebagai pengisian pejabat eselon I untuk susunan organisasi Kementerian PUPR yang telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 2020 tentang Kementerian PUPR.
Adapun pelantikan pejabat dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52/TPA tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian PUPR.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52/TPA tahun 2020 tersebut menetapkan, Prof. Anita Firmanti M.T sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Ir. Widiarto sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR, Ir. Jarot Widyoko sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Dr. Ir Hedy Rahadian, M.Sc sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga M.Eng.Sc sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Dr Ir Khalawi MM, M.Sc sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Ir Trisasongko Widianto, Dipl. HE sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Dr Ir Eko Djoeli Heriepoerwanto, MCP sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR serta Ir Sugiyartanto, MT sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR.
Dalam sambutannya, Menteri PUPR menyampaikan, Perpres baru telah melebur Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR ke Ditjen SDA, BM, dan CK sebagai direktorat bina teknis.
Menurutnya, Kementerian PUPR juga akan menindaklanjuti rencana reorganisasi yang sedang diproses Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk eselon II dan III. Adapun untuk eselon IV pada semua kementerian akan dihapus. “Eselon III tergantung kebutuhan kementerian masing-masing, Kementerian PUPR ada beberapa yang bisa dilebur, ada yang masih dipertahankan atau dibutuhkan,” terang Basuki.
Basuki juga menyatakan, saat ini kondisi sosial ekonomi sedang tidak biasa dengan adanya ancaman Corona, sehingga mendorong untuk mempercepat belanja negara melalui percepatan pengadaan barang dan jasa 2020.
Ia juga meminta agar pembangunan infrastruktur berbasis kerakyatan seperti Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) untuk dipercepat realisasinya, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
“Pembuatan marka jalan di lapangan yang belum dikerjakan bisa dikerjakan sekarang, termasuk pengecatan jembatan yang dapat dilakukan melalui skema padat karya segera dilaksanakan. Program padat karya bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” tuturnya.
Basuki juga berpesan kepada pejabat dilantik dapat memberikan kontribusinya untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) dan membentuk unit kepatuhan internal di setiap Ditjen sebagai first line of defense. “Selanjutnya saya mengingatkan apa yang sudah disepakati dalam membelanjakan uang negara dengan mengacu pada peraturan yang ada. Ingat 4 big no’s: no bribery, no kick back, no gift, no luxurious lifestyle,” ujar Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga meminta kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PUPR untuk serius dalam mengurangi risiko penyebaran virus corona, khususnya di Kampus PUPR. Sebagai tindakan preventif, Kementerian PUPR telah menyediakan multivitamin tambahan yang dibagikan ke seluruh pegawai dan fasilitas hand sanitizer untuk membersihkan tangan.
“Kita juga sedang mendapat tugas dari Presiden untuk membangun Rumah Sakit Khusus di Pulau Galang. Targetnya selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan dengan kapasitas 1.000 isolated,” kata Basuki.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki mengucapkan terima kasih kepada para Pejabat Tinggi Madya yang telah menyelesaikan tugas dan atas dedikasi yang luar biasa dalam pembangunan infrastruktur yakni kepada Dr. Ir. Hari Suprayogi (mantan Dirjen SDA), Dr. Ir. Syarif Burhanuddin (mantan Dirjen Bina Konstruksi), dan Ir. Lolly Martina Martief, M.T. (mantan Kepala BPSDM). Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian PUPR yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi V Ahmad Riza Patria. Turut hadir Pejabat Tinggi Madya dan Paratama di lingkungan Kementerian PUPR, perwakilan Kementerian/Lembaga dan BUMN.(ris/infoBPIW)
