Posisi jabatan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami penyegaran. Hal itu terungkap dalam pelantikan 13 Pejabat Tinggi Pratama (setingkat eselon II) dan 1 Pejabat Pengelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (23/5).
Posisi Sekretaris BPIW Kementerian PUPR saat ini diemban, Firman Hatorangan Napitupulu yang menggantikan Dadang Rukmana. Adapun Dadang Rukmana kini menempati posisi baru sebagai Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.
Dalam arahannya, Menteri Basuki menyatakan, mutasi, rotasi dan promosi jabatan merupakan hal wajar dan akan terus terjadi dalam rangka dinamisasi dan memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pejabat yang dilantik memiliki peran dan fungsi masing-masing dan akan memperkuat organisasi.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kinerja dan kerja keras jajaran Kementerian PUPR atas capaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“WTP secara umum memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan belanja negara di Kementerian PUPR dinilai baik dan on the right track,” ungkap Basuki. Ia menambahkan, capaian tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya dan diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
“Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada Itjen dan Setjen yang telah mengkoordinasikan Unit Organisasi Eselon 1 lainnya dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian PUPR,” tegas Basuki.
Selain itu, Menteri Basuki juga menyatakan, Indonesia kini telah mendapatkan rating layak investasi dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor (S&P). Peningkatan rating ini memperlihatkan tingkat kepercayaan investor yang baik dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan nilai investasi yang signifikan bagi Indonesia.
Basuki menjelaskan, masuknya Indonesia dalam investment grade ini bertepatan dengan kebutuhan penguatan pendanaan program-program pembangunan infrastruktur PUPR yang tengah digenjot melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti dalam bidang jalan tol, bendungan dan air minum yang menjadi pilar penting Nawacita Presiden Joko Widodo.
Kedua berita positif dalam beberapa hari terakhir ini tambah Menteri Basuki, perlu dimaknai sebagai momentum atau kesempatan emas yang harus dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Para pejabat yang dilantik agar senantiasa fokus terhadap tujuan dan amanah dalam mengemban tugas dengan cara bekerja lebih keras sehingga pada gilirannya dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terutama di bidang infrastruktur PUPR.(*/ris/infoBPIW)
