Salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini adalah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang juga mencakup sektor pariwisata dan wilayah perbatasan. Untuk mewujudkan percepatan pembangunan tersebut, dibutuhkan dukungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak saat berbicara mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, pada Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta Selatan, Rabu (27/1).
Dardak yang berbicara mengenai strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur dalam mendukung kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi ini juga mengatakan pada tahap konstruksi, bantuan Polri dibutuhkan dalam melakukan manajemen atau rekayasa lalu lintas akibat kemacetan yang mungkin ditimbulkan, menjaga keamanan saat berlangsungnya proyek dan membantu pembangunan infrastruktur dasar pada saat tanggap darurat bencana.
Sedangkan pada masa pasca konstruksi, Dardak berharap kepada Polri untuk dapat membantu dalam menjaga penggunaan infrastruktur, menjaga kelancaran dalam penggunaan infrastruktur dan membuat rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas yang terpusat.
“Tentu saja dalam pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik dalam masa pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi, Kementerian PUPR membutuhkan dukungan seluruh stakeholder termasuk Polri. Sebagai contoh pada masa konstruksi di Jalan Tendean saat ini yang begitu intensif, memerlukan manajemen lalu lintas yang optimal dari Polri,” tutur Dardak.
Contoh lain, sinergitas yang dibutuhkan Kementerian PUPR terhadap Polri adalah, saat tahap pra-konstruksi seperti pembebasan lahan dan pemindahan penduduk. Bantuan yang dilakukan Polri yakni berupa mencegah atau menanggulangi dampak dan konflik sosial yang mungkin timbul dari kegiatan tahap ini dan menjaga keamanan serta kelancaran kegiatan.
“Pada masa lebaran juga, ketika Kementerian PUPR sudah menyelesaikan masa konstruksinya sebulan sebelum hari-H, tetap ada manajemen lalu lintas pada saat pelaksanaannya. Kementerian PUPR sudah melakukan integrasi dengan tol untuk otomatisasi dalam upaya optimalisasi alur jalan tol pada saat lebaran nanti,” ungkap Dardak.
Dalam kesempatan itu, Dardak juga menyatakan bahwa rencana pada keterpaduan lintas sektor serta antara pusat dengan daerah difokuskan pada kawasan pertumbuhan, sedangkan untuk pemrograman jangka pendek disinkronkan terhadap fungsi, lokasi, waktu dan besaran investasi.
Rapim yang dilaksanakan mulai hari ini hingga 29 Januari 2016 itu mengangkat tema “Dengan Memperkuat Soliditas, Profesionalisme dan Revolusi Mental, Polri Siap Mengamankan Kebijakan Pemerintah”.
Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi MEA merupakan salah satu topik diskusi dalam kegiatan itu. Beberapa Kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan, menyampaikan pandangannya terkait masalah tersebut. (ini)
