Danau Toba yang berada di Provinsi Sumatera Selatan merupakan kawasan tujuan wisata yang cukup menjanjikan. Tidak hanya itu, kawasan tersebut juga dapat dikembangkan menjadi lumbung pangan dan areal perkebunan. Untuk lebih mengoptimalkan kawasan wisata ini, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan rapat koordinasi yang melibatkan beberapa Satminkal di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di ruang rapat BPIW, Selasa (26/1).
Kepala BPIW Hermanto Dardak yang memimpin langsung rapat tersebut mengatakan pengembangan kawasan ini penting mengingat Presiden Joko Widodo sepakat untuk mengembangkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), salah satunya Danau Toba. Rapat ini juga menurutnya sebagai persiapan kunjungan Presiden ke Danau Toba pada bulan Maret mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Dardak mengatakan bahwa saat ini potensi Danau Toba sangat tinggi, namun jumlah wisatawan yang berkunjung ke danau itu menurun. Kondisi ini terjadi disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah kurang optimalnya pembangunan infrastruktur. Sehubungan dengan hal itu, Dardak mengusulkan untuk membagi fokus infrastruktur menjadi dua bagian, yaitu infrastruktur destinasi menuju kawasan wisata Danau Toba dan infrastruktur di daerah wisata Danau Toba itu sendiri.
Dalam penjelasannya, Dardak menyebutkan ada beberapa pengembangan infrastruktur di kawasan tersebut yang perlu diperhatikan oleh masing-masing Satminkal, seperti Ditjen Sumber Daya Air (SDA) diharapkan dapat memaksimalkan program yang ada di tahun ini dalam pengembangan kawasan Danau Toba, seperti peningkatan Embung Aek Natonang di Kabupaten Samosir, pembersihan enceng gondok secara rutin dan normalisasi saluran Tanah Ponggol.
Lebih lanjut Dardak menyatakan di tahun 2016-2017 Ditjen Cipta Karya diharapkan dapat mengoptimalkan penataan kawasan wisata Pangururan – Tuktuk – Tomok terutama terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Instalansi Pengolahan Air Minum (IPAL), dan persampahan. Selain itu yang perlu dilakukan adalah pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berbasis Reduce, Reuse dan Recycle (3R) di beberapa Kabupaten sekitar Danau Toba dan mendukung anjungan cerdas di kawasan wisata Danau Toba.
Sedangkan terkait penyediaan perumahan, Dardak menekankan pada rehabilitasi kawasan kumuh dan pembangunan unit-unit perumahan baru di wilayah tersebut. Koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan masalah ini menurutnya perlu dilakukan.
Menurut Dardak, pada tahun ini akan dilakukan percepatan untuk seluruh kegiatan pengembangan infrastruktur di kawasan Danau Toba. “Rencananya pada tahun 2018 pengembangan infrastruktur di kawasan Danau Toba akan didukung oleh World Bank. Untuk itu perlu disiapkan terlebih dahulu Master Plan dimulai dari pertengahan tahun ini untuk persiapan percepatan infrastruktur di kawasan itu,” ucapnya.
Perwakilan dari Ditjen Bina Marga, Chaidir menambahkan saat ini instansinya sedang mengembangkan rencana jalan tol dari Tebing Tinggi – Prapat – Sibolga. Pembangunan jalan tol ini untuk mempermudah wisatawan menuju Danau Toba. “Sesuai dengan usulan APBN-P, pada tahun 2016 ini akan dilakukan pelebaran jalan di Jalan Lingkar Prapat sebagai bagian dari ruas Tebing Tinggi menuju Prapat,” tukas Chaidir.
Selain diikuti perwakilan satminkal di lingkungan Kementerian PUPR, rapat ini juga dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Rezeki Peranginangin dan Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur, Hadi Sucahyono. (ini/hen humasbpiw)
