Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengadakan kegiatan Lanjutan Persiapan dan Simulasi Pelaksanaan Pra Konreg Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016. Kegiatan yang dibuka Kepala Pusat Pemrogaman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur BPIW, Harris Batubara tersebut dilaksanakan di Gedung Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, (22/01) dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II serta eselon III di BPIW. Harris menjelaskan kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan pelaksanaan Pra Konreg Kementerian PUPR Tahun 2016 dan konsolidasi lanjutan materi Pra Konreg.
Acara tersebut bertujuan untuk mengonsolidasikan materi dan teknis Pra Konreg, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni 4-5 Februari 2016 di Medan. Beberapa hal yang dibahas yakni mengenai progres kegiatan, permasalahan teknis, dan membahas hakekat dari Pra Konreg. Dikatakannya Pra Konreg bukan serta merta memutuskan satu kebijakan dalam satu waktu, melainkan memberikan waktu yang cukup untuk menilai tingkat skala kepentingan di setiap usulan dari daerah.
“Hakekat Pra Konreg ini memberikan ruang waktu panjang hingga berlangsungnya Konreg. Jadi pada saat ada usulan, tidak serta merta kita langsung mengambil keputusan,” ujarnya. Hal ini dibenarkan Sekretaris BPIW Dadang Rukmana, yang turut hadir dalam acara tersebut. Dadang menilai bila ada perbedaan usulan maka hal itu merupakan hal yang wajar, karena masih berstatus usulan yang masih mengalami proses panjang untuk menjadi sebuah keputusan. “Nanti kan ada Konreg, tapi kita tetap harus mengacu dengan baseline,” ungkapnya.
Pelaksanaan Pra Konreg tentu saja akan mendapat banyak usulan dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu penting bagi panitia pelaksana Pra Konreg maupun Konreg menguasai data penunjang subtansi untuk bisa membuat suatu kebijakan. Mengenai masalah yang bersifat substansi Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur BPIW, Hadi Sucahyono berharap penanggung jawab desk memiliki beberapa hal yakni bahan informasi minimal yang dimiliki dari tiap provinsi, setiap pengendali desk memiliki informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM), dan potensi masalah yang ada di setiap provinsi.
“Gunanya mempelajari RTRW dan RPJM setiap daerah untuk membuat bank informasi tiap provinsi. Selanjutnya dari informasi yang ada kita menganalisis masalah. Kita harus cari tahu daerah genangan banjir dimana, sebaran kawasan kumuh, kebutuhan jalan akses yang dibutuhkan di setiap provinsi,” ungkap Hadi.
Dengan menggabungkan beberapa hal itu menurut Hadi akan ditemukan filter untuk menilai prioritas pembangunan. Diluar itu, usulan yang masuk bisa dipertimbangkan lagi setelah tahun 2017 mendatang. Tiga hal yang disampaikan Hadi ini bisa menjadi filter agar perencanaan pembangunan tetap dalam jalur, yakni pembangunan infrastruktur yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.
Untuk mencapai itu, pembangunan infrastruktur harus mendukung sektor-sektor strategis lain. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Kuswardono. Menurutnya tugas BPIW bukan sekedar mengembangkan kawasan, tapi juga memberikan dukungan kepada kawasan pariwisata, pelabuhan, dan sektor strategis lain.
Dukungan yang diberikan kepada masing-masing daerah juga sebaiknya disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Kementerian PUPR. Kedua hal ini menurut Kuswardono menggunakan pendekatan wilayah yang diharapkan dapat menangkap kebutuhan terkait pengembangan kawasan.
Sehubungan dengan beberapa target Renstra seperti pencapaian 1000 kilometer jalan tol, 2.600 kilometer jalan nasional, dan 11.400 meter jembatan, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Rezeki Peranginangin menyatakan sebaiknya dicari tahu lokasi pemenuhan semua target tersebut. “Nanti teman-teman yang bertugas di masing-masing desk berusaha mencari ini, supaya diskusi dengan Satminkal juga bisa seirama. Seandainya mereka sudah menargetkan satu lokasi, nanti kita diskusikan dan bandingkan dengan kompetensinya dan master plan yang sudah disusun,” tuturnya.
Kemudian untuk program 2017 yang sudah ditentukan dalam WPS menurutnya harus dipastikan bahwa sudah dilakukan kajian yang mendalam dan dijadikan sebagai program yang strategis. Sebagai sebuah kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap tahun, diharapkan Konreg dapat memberikan keuntungan secara langsung bagi masyarakat. Meski Konreg dilaksanakan BPIW namun dukungan semua pihak sangat diharapkan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. (nina)
