Menyongsong persiapan Pra Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR Tahun 2016, Pusat Pemrogaman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengadakan Persiapan Pelaksanaan Pra Konreg Kementerian PUPR tahun 2016. Tujuan dari acara ini adalah untuk mengonsolidasikan materi Pra Konreg yang akan dilaksanakan pada akhir Bulan Januari 2016 hingga pertengahan bulan Februari 2016. Acara yang dibuka oleh Hermanto Dardak selaku kepala BPIW ini juga dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon II, Pejabat eselon III dan IV di lingkungan BPIW.
Konreg Kementerian PUPR adalah forum koordinasi dan sinkronisasi program tahunan, sebagai salah satu tahapan penyiapan program yang diselenggarakan guna mensinergikan sumber daya pembangunan Bidang PUPR yang dimiliki Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah. BPIW juga memiliki tujuan untuk memberikan dukungan terhadap kawasan-kawasan strategis. “Awalnya kita menyusun melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), kemudian kita perdalam lagi didalam WPS terdapat kawasan strategis, yang selanjutnya kita lihat apa yang dibutuhkan oleh kawasan strategis tersebut, kemudian kita beri dukungan terhadap potensi di kawasan tersebut” ungkap Hermanto saat membuka acara, Jakarta Selatan (15/01).
Acara ini juga bertujuan untuk menyiapkan tim yang akan ditugaskan sebagai tim utama Pra Konreg maupun Konreg. “Nantinya akan ada SK penugasan tim inti pra konreg maupun konreg yang akan ditandatangani oleh Bapak Menteri” ujar Harris Batubara, Ketua Penyelenggara Pra Konreg 2016 sekaligus Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur BPIW. Baik tim maupun proses pelaksanaannya tentu saja diperlukan persiapan matang untuk melaksanakan Pra Konreg agar dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Kita perlu menerpadukan serta menyinkronkan karena Konreg ini sangat penting dalam merencanakan pembangunan yang terpadu, maka harus dipersiapkan dengan matang. Pihak tim tentu harus menguasai substansi, selain itu juga memiliki kemampuan berkomunikasi dan negosiasi.” ungkap Dadang Rukmana, Sekretaris BPIW saat memberikan arahan.
Pra Konreg sesuai rencana akan dilaksanakan di empat kota besar, yakni Medan, Yogyakarta, Bali, dan Makassar. Selain itu juga terdapat usulan tema Pra Konreg 2016 yakni: Meningkatkan keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasis wilayah pengembangan strategis menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Persiapan sudah dilakukan dengan maksimal, selanjutnya bergantung kepada bagaimana pelaksanaan di lapangan. “Bisa dilihat persiapan yang dilakukan oleh teman-teman sudah matang, selanjutnya bagaimana kita bisa memanfaatkan persiapan momentum tersebut dengan bekerja maksimal saat pelaksanaan nanti.” Pungkas Rezeki Peranginangin, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis saat menyampaikan dukungannya.
Perlu diingat bahwa acara Pra Konreg bukan sekedar bertujuan untuk mengumpulkan usulan program, namun nantinya usulan kebutuhan yang diajukan dari acara tersebut dapat diarahkan dan diseleksi menjadi program-program yang akan dialokasikan menjadi baseline atau stok program. “Catatan pertama, selalu diingatkan bahwa pra konreg bukan sebagai kolektor program, namun dari kitalah yang nantinya akan memberikan arahan, mana yang tepat atau mana yang menjadi prioritas” ujar Hadi Sucahyono, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur BPIW.
Tentu saja baik pejabat eselon II maupun eselon III diharapkan menguasai substansi dan wilayah dengan baik. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, serta isu strategis juga menjadi faktor penting, yang kemudian dikaitkan dengan WPS, sehingga akan memudahkan untuk menyaring usulan. “Disini peran pemimpin desk dan tim pendukungnya. Penguasaan substansi menjadi penting, kalau sudah ditentukan desknya, langsung saja fokus ke tugas dan desknya. Kemudian penguasaan wilayah, salah satu amunisi yang dikuasai adalah RTRW provinsi. Hal ini akan memudahkan untuk menyaring program serta menentukan prioritas program.” Ujar Hadi menambahkan. Hal-hal tersebut penting karena pejabat eselon II maupun eselon III sebagai penanggung jawab harus bisa membedakan mana yg menjadi program baseline prioritas, mana yang masuk dalam stok program, sehingga nanti bisa diketahui gambaran kebutuhan anggaran di tahun 2017.
Pada rapat tersebut, masing-masing pejabat eselon II memberikan berbagai masukan untuk mendukung terselenggaranya pra konreg. Dukungan dan masukan yang diberikan baik dalam bentuk substansi maupun teknis, seperti masukan lain untuk menegaskan pembagian tanggung jawab di masing-masing pejabat di lingkungan BPIW. “Segera dibagi mana yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon II dan eselon III. Sehingga bisa mendalami tiap desk dan tugasnya sesuai dengan substansi baseline.” Pungkas Kuswardono, selaku Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.
Usulan yang disampaikan dari berbagai pihak akan menjadi bahan pertimbangan, namun tidak selalu harus diikuti untuk menjadi satu keputusan. “Memang harus kita tampung usulan program yang bertujuan memfungsikan aset, namanya program juga harus melakukan pemeliharaan aset, karena itu memang tugas mereka memastikan aset tetap berfungsi. Namun jika ada usulan untuk membuat aset baru, hal itu perlu dikaji ulang untuk disinergikan dengan WPS yang sudah disusun. Intinya, kita saling melengkapi dengan teman-teman lain, kita breakdown kebutuhan dari masing-masing pihak di lingkungan PUPR, kita telaah bersama untuk menyamakan satu persepsi dari berbagai pihak” ungkap Hermanto sekaligus menutup acara. (nina/adn)
