Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penuh transportasi berkeselamatan. Salah satu bentuk dukungannya adalah pengembangan program Anjungan Cerdas. Program tersebut merupakan bagian dari konsep smart development planning. Saat ini Kementerian PUPR sedang mengembangkan dua lokasi Anjungan Cerdas yaitu Anjungan Cerdas Bendungan Tugu di Jawa Timur dan Anjungan Cerdas di Jembrana Bali.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat menjadi salah satu pembicara pada Sarasehan “Membangun Infrastruktur Transportasi yang Berkeselamatan” dan launching “Pameran Infrastruktur dan Transportasi Indonesia 2016” di Jakarta, Rabu (11/5).
Lebih lanjut Dardak menjelaskan Anjungan Cerdas merupakan fasilitas untuk istirahat di tepi jalan raya, didirikan oleh pemerintah kota atau desa yang berfungsi sebagai area istirahat, penyebarluasan informasi, penghubung antarwilayah, dan inkubator bisnis. Anjungan Cerdas ini merupakan sebuah konsep yang diadopsi dari konsep Michino-Eki di Jepang.
Terkait konsep smart transportation, Dardak menyatakan saat ini sedang diterapkan sekaligus dikembangkan konsep Intellegent Transportation System (ITS). Sistem tersebut bertujuan untuk memperlancar aliran barang dan jasa, meningkatkan keselamatan lalu lintas, mengurangi dampak terhadap lingkungan, dan menjadi kesempatan komersil yang besar.
“Terdapat beberapa kriteria smart transportation yang dapat diterapkan, pertama, smart card yang berfungsi sebagai multi payment card, dan sudah diterapkan. Smart card dapat digunakan untuk Gardu Tol Otomatis atau GTO, commuter line, dan TransJakarta. Kriteria kedua, Transit Oriented Development. Smart transportation dapat dikatakan smart jika dapat memudahkan penggunanya dalam berganti kendaraan umum sampai dengan tempat tujuan,” ungkap Dardak.
Kriteria smart transportation yang lain adalah Integrated Information System yaitu integrasi informasi keadaan ruas jalan, GPS dengan traffic info, dan pusat pengendali lalu lintas nasional.
Terkait dukungan infrastruktur transportasi pada Kawasan Industri di Cikarang, saat ini menurut Dardak, sudah dibuat kesepakatan dengan pihak Jababeka, selaku developer kawasan industri di kawasan tersebut. Sedangkan untuk mendukung jalur logistik kawasan industri akan dibangun Dry Port di kota tersebut, dimana akan dilengkapi dengan jalan tol. Selain itu Kementerian PUPR juga akan membangun akses menuju Tanjung Priuk melalui jalan tol lingkar luar. “Kementerian PUPR bersinergi dengan Kementerian Perhubungan dalam pembangunan akses jalan Cikarang – Bekasi – Laut atau CBL. Jadi nantinya, petikemas dapat dibawa dari Cikarang langsung menuju Marunda. Dengan beberapa langkah langkah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan daya dukung daerah di sekitarnya,” tutup Dardak.
Saat membuka sarasehan tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR, Rido Matari mengatakan isu transportasi yang berkeselamatan, merupakan perhatian penting bagi Kementerian PUPR. Sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) 2011-2035 oleh Kementerian Perhubungan, menurut Rido, Kementerian PUPR menjadi leading sector dalam pelaksanaan jalan berkeselamatan yang berfokus pada beberapa hal seperti badan jalan yang berkeselamatan, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang berkeselamatan, perencanaan dan pelaksanaan perlengkapan jalan, dan penerapan manajemen kecepatan. Selain itu, menyelenggarakan peningkatan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan, lingkungan jalan yang berkeselamatan, serta kegiatan tepi jalan yang berkeselamatan.
Rido juga menyebutkan, pembangunan infrastruktur transportasi merupakan salah satu isu penting dalam pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rencana strategis kerjasama transportasi ASEAN untuk jangka waktu 10 tahun ke depan, sudah disepakati dalam ASEAN Transport Strategic Plan 2016-2025, tahun lalu. Kesepakatan ini menekankan pada peningkatan konektivitas, efesiensi, integrasi, keselamatan dan transportasi berkelanjutan . Gunanya untuk memperkuat daya saing di negara-negara ASEAN dan mendukung pertumbuhan serta pembangunan regional. (INI/InfoBPIW)
