Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Irwanto, melakukan kunjungan audiensi ke kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu 19 Februari 2025. Irwanto menjelaskan kedatangannya untuk berkoodinasi terkait dukungan infrastruktur PU yang dibutuhkan serta alokasi anggaran infrastruktur untuk Kabupaten Banggai Kepulauan.
“Dari hasil penjaringan aspirasi dan diskusi sebelumnya dengan DPRD dan eksekutif, kami dapatkan hasil usulan secara merata mengenai kebutuhan dukungan infrastruktur untuk peningkatan Kabupaten Banggai Kepulauan,” ungkapnya. Dikatakannya juga bahwa potensi pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan sangat besar bahkan sudah mendunia, namun sayangnya konektivitas menuju kawasan-kawasan wisata ini masih butuh perhatian.
“Saat ini kondisi Kabupaten Banggai Kepulauan masih tertinggal dalam aspek infrastruktur. Disana masih ada daerah yang mengalami kekeringan, kekurangan air bersih, serta kondisi jalan yang butuh perbaikan terutama daerah pariwisata,” ucapnya. Kerusakan jalan tersebut, dikatakannya mempersulit warga sekitar bahkan turis asing yang ingin berwisata. Ia berharap agar Kementerian PU melalui BPIW dapat mendukung infrastruktur pendukung menuju lokasi pariwisata tersebut, ditengah adanya skema efisiensi anggaran.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto yang menerima langsung kunjungan audiensi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan mengatakan bahwa efisiensi anggaran yang dimaksud bertujuan mengalokasikan dana untuk program prioritas. “Selama ini kita telah menyusun rencana pengembangan infrastruktur, ada sarana dan prasarana juga yang perlu dipelihara, namun disesuaikan dengan skema efisiensi,” ucapnya.
Menambahkan hal ini, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Riska Rahmadia, menyebutkan bahwa salah satu fokus Kementerian PU adalah skema Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). “Selain untuk preservasi, anggaran infrastruktur diupayakan lanjut pada program bersifat IBM seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS),” ungkapnya. Selain itu, ia menambahkan bahwa setiap usulan yang disampaikan perlu dilengkapi justifikasi seperti urgensi, analisa dampak serta manfaat infrastruktur yang diusulkan. (Mut/Zim/Tiara)
