Program kerja 2017, harus sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yakni memacu pengembangan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan wilayah. Hal ini disampaikan Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono saat membuka secara langsung Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg di Kota Makassar, Kamis (25/2). Dalam pembukaan Pra Konreg yang ke-4 ini, Taufik mengatakan bahwa meski tidak mudah untuk direalisasikan, namun Taufik menekankan agar hal itu harus diterjemahkan dalam bentuk program yang konkrit, sehingga arahan dari RKP tersebut bisa terlaksana.
“Tahun 2016 ini tahun pertama PUPR mengaplikasikan secara operasional dalam penyusunan program anggaran yang melibatkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. Sebelumnya ditangani Sekretariat Jenderal dalam hal ini biro perencanaan bersama teman-teman satminkal. Ini bagian dari proses atau upaya untuk memastikan bahwa program PUPR bisa mencerminkan kebutuhan wilayah,” tegas Taufik.
Dalam kesempatan itu Taufik juga menyampaikan beberapa pesan Presiden Joko Widodo melalui sidang kabinet. Menurutnya Presiden berpesan bahwa, pertama, program kerja yang dibuat diarahkan untuk membuka lapangan kerja. Artinya program tersebut, disiapkan paket-paket kerja untuk menyerap tenaga kerja baik dalam bentuk swakelola maupun padat karya. Dengan demikian nantinya dapat diketahui, berapa banyak tenaga kerja yang terserap dalam program yang dibuat Kementerian PUPR tahun anggaran 2017.
Pesan kedua Presiden adalah, program yang dibuat harus dapat mengikis kesenjangan wilayah. Dengan pesan ini menurut Taufik sekarang waktunya bahwa perencanaan berbasis wilayah dioperasional, dan dimasukkan dalam Pra Konreg. “Intinya bahwa uang yang kita letakkan tiap tempat harus memberi manfaat wilayah tertentu. Sinkronisasi harus lebih baik. Contoh air baku yang disiapkan Ditjen Sumber Daya Air dilanjutkan Ditjen Cipta Karya dengan menyiapkan dalam bentuk water treatment atau pengolahan air,” tegas Taufik.
Taufik juga menyatakan bahwa pesan ketiga Presiden adalah, kesinambungan harus dilakukan, sehingga jangan sampai program yang dibuat tahun ini justru ditinggalkan pada tahun berikutnya. Dengan pesan ini menurut Taufik pekerjaan lanjutan harus menjadi perhatian khusus, sehingga program baru harus tetap ada kelanjutannya.
Pesan Presiden yang keempat kata dia adalah bahwa proses anggaran menjadi sorotan khususnya terkait tender, mulai persiapan tender hingga pelaksanan proyek. Menurut Taufik ini menjadi lampu kuning atau menjadi perhatian bagi Kementerian PUPR agar dapat melaksanakan tender sesuai aturan yang berlaku.
Ia juga berharap pelaksanaan Pra Konreg yang terakhir ini, koordinasi antar sektor dapat lebih intensif dilakukan sehingga dapat menghasikan program terbaik bagi setiap wilayah di Indonesia. “Saya juga berharap BPIW dapat berperan lebih baik untuk menghasilkan program yang terbaik untuk setiap wilayah, bagi masyarakat, dan bagi institusi kita,” tutur Taufik. Dalam kesempatan itu ia juga berpesan bahwa saat pelaksanaan Konreg nanti, masukan dari pihak lain seperti anggota DPR RI juga dapat menyempurnakan rencana program kerja 2017 mendatang.
Dalam laporan terkait kegiatan Pra Konreg, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur (PPEKI) BPIW Kementerian PUPR Harris H. Batubara menjelaskan bahwa Pra Konreg kali ini dihadiri lebih dari 500 peserta dari instansi terkait PUPR untuk Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Sebelumnya Pra Konreg telah dilaksanakan di Kota Medan, 4-5 Februari, kemudian di Yogyakarta 11-12 Februari, dan Denpasar 18-19 Februari. Setelah Pra Konreg, maka akan dilanjutkan dengan Konreg yang direncanakan Maret mendatang.
Harris juga menjelaskan bahwa sesuai amanah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR, bahwa pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah yakni meliputi 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Penekanannya pada keterpaduan dan sinkronisasi. Tiap-tiap daerah mengusulkan program kegiatan melalui desk masing-masing provinsi yang melibatkan juga 4 satminkal utama, yakni Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Penyediaan Perumahan. “Ini dilakukan agar ada interaksi antar satminkal utnuk keterpaduan dan sinkronisasi program, baik didalam kawasan WPS maupun antar kawasan di dalam WPS dan antar WPS,” ulas Harris.
Dalam pembukaan acara yang juga dihadiri para pejabat di Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut juga diisi dengan penyerahan Renstra Kementerian PUPR oleh Sekjen kepada perwakilan provinsi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan, yakni perwakilan dari Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawei Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan program di masing-masing desk. Acara pada hari pertama ini akan diisi dengan paparan Kepala BPIW Hermanto Dardak terutama terkait rencana pembangunan infrastruktur wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Paparan Hermanto Dardak akan dilakukan pada malam hari. Pada hari ke-2 akan disi kembali dengan pembahasan desk dan acara penutupan. (Hendra/Andina)
