Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Yudha Mediawan mengatakan, jajaran BPIW perlu terus menajamkan analisis dalam mengembangkan infrastruktur wilayah, sekaligus membuka potensi kerja sama serta kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan para akademisi. Diharapkan melalui workshop ini kompetensi penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW dapat ditingkatkan. Hal ini diungkapkan Yudha saat membuka “Workshop Optimalisasi Potensi Kerja Sama Berbasis Analisis Pengembangan Infrastruktur Wilayah” di Kantor Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung, Jawa Barat, Jumat 22 September 2023.
Yudha berharap, kegiatan tersebut dapat memperkaya metode analisis jajaran BPIW dalam pengembangan infrastruktur wilayah serta penjaringan potensi kerja sama dalam pengembangan infrastruktur wilayah.
Ia menyampaikan, BPIW mendapat amanat melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pengembangan wilayah. "Tugas lainnya adalah menyusun rencana pengembangan infrastruktur jangka panjang dan menengah," jelasnya.
Turunan tugas tersebut, lanjut Yudha, dijabarkan kepada fungsi-fungsi yang salah satunya penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Rencana terpadu tersebut difokuskan pada kawasan strategis nasional antara lain, Perbatasan Negara, Konektivitas Multimoda, Sentra Produksi Pangan, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, Kawasan Metropolitan, Kota Baru dan lainnya.
Penyusunan rencana terpadu tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR. Permen tersebut memperkuat bisnis proses perencanaan dan pemrograman. "Bagian dari bisnis proses ini adalah amanat penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Wilayah (RPIW)," terangnya.
Seluruh perencanaan ini disarikan ke dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR. Rencana strategis ke depan memiliki target yang sangat besar, sehingga menuntut generasi muda BPIW berjiwa seni, kreatif dan inovatif "Salah satu muatan dari RPIW adalah analisis kebutuhan infrastruktur yang membutuhkan penguatan dua aspek penting yaitu analisis spasial dan analisis kebutuhan infrastruktur," jelas Yudha.
Dalam Menjalankan tugas dan fungsi, BPIW juga menjalin kerja sama dengan berbagai mitra. Kerjasama tersebut telah terjalin antara lain dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII), serta Ikatan Ahli Perencana (IAP).
Pada workshop ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Institut Teknologi Bandung (ITB), Nurrohman Wijaya, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D membawakan materi "Analisa Spasial dalam Pengembangan Infrastruktur Wilayah" dan Ibnu Syabri, B.Sc., M.Sc., Ph.D membawakan materi "Metode Analisis Kebutuhan Infrastruktur".
Nurrohman Wijaya memaparkan, ketersediaan data dan informasi yang baik dan akurat merupakan hal yang penting karena dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. "Sumber data spasial saat ini memiliki banyak alternatif, khususnya yang bersifat open source, seperti Open Street Map dan Google Earth," jelas Nurrohman.
Menurutnya, hal-hal penting yang dibutuhkan dalam membangun Geographic Information System (GIS), yakni hardware, software, brainware, data, keorganisasian, dan penyajian yang user friendly.
"Keunggulan GIS dapat mengintegrasikan data berbasis spasial dengan data non-spasial, seperti data ekonomi dan data kependudukan ke dalam satu sistem. Sehingga melalui sistem ini dapat diketahui daerah mana yang perlu diprioritaskan," ungkapnya.
Ia meyakini, aplikasi GIS dapat bermanfaat untuk seluruh bidang inrastruktur ke-PUPR-an. Misalnya transportation modelling, land management, watershed analysis, spatial measurement, dan sebagainya. Perkembangan Sistem Informasi Keruangan terkini yang perlu kita ikuti perkembangannya dengan cermat adalah Big Data, penggunaan UAV atau drone, crowd sourcing data, Internet of Things (IoT), dan sebagainya.
Di sesi berbeda, Ibnu Syabri menyampaikan, pembangunan infrastruktur nasional memiliki dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik di daerah. Menurutnya, parameter Engine of Growth antara lain teknologi, inovasi, perusahaan multilokasi, investasi publik, sumber daya, kontrol perusahaan besar, akses pasar, dan spesialisasi wilayah.
Lebih lanjut, ketersediaan data sangat penting dalam melakukan analisis kebutuhan infrastruktur. Ia menerangkan, menentukan ruang lingkup yang akan dijadikan fokus kajian, mengumpulkan informasi yang relevan dengan infrastruktur yang ada, mengidentifikasi kekurangan dan kesenjangan pada infrastruktur yang ada, mengevaluasi kebutuhan masa depan dengan mempertimbangkan faktor pertumbuhan populasi, ekonomi, kemajuan teknologi, dan sebagainya;
“Kemudian membuat prioritas dan perencanaan guna menentukan kebutuhan infrastruktur yang paling penting untuk dipenuhi, mencari pendanaan dan implementasi. Terdapat banyak pilihan pendanaan, baik hibah pemerintah, investasi swasta, atau kemitraan antara publik-swasta,” paparnya.
Analisis evaluasi dampak dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan infrastruktur. Termasuk, studi kelayakan tidak hanya dilihat dari kelayakan finansial, namun juga dari dampak terhadap lingkungan dan aspek sosial.(Ris/Tiara)
