BPIW Kementerian PUPR saat ini tengah melaksanakan kegiatan berupa National Urban Development Project (NUDP). Untuk itu dilakukan rapat penajaman untuk menyempurnakan program tersebut, Jumat (8/2).
Penajaman itu dilakukan dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak. “Kami sangat mengharapkan masukan terkait dokumen yang ada, sehingga nanti akan kita sempurnakan,“ ujar Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga saat memimpin kegiatan tersebut.
Lebih lanjut Agusta menjelaskan sasaran utama dari NUDP adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kota pada perencanaan terintegrasi dan prioritisasi investasi. Pencapaian tujuan utama NUDP tersebut menurutnya akan diukur dengan beberapa indikator seperti rencana tata ruang kota menggunakan pendekatan spatial development framework (kerangka pengembangan spasial), spatial area framework (kerangka kerja spasial), dan perencanaan kawasan prioritas.
Dalam kesempatan itu ia juga menjelaskan mengenai Environmental and Social Management Framework (ESMF) atau kerangka kerja manajemen lingkungan dan sosial. Menurut Agusta tujuan dari ESMF adalah memberikan referensi dan panduan bagi seluruh pihak yang berpartisipasi dalam NUDP terkait dampak lingkungan dan sosial yang potensial dari perencanaan tata ruang dan untuk menangani proses konsultasi proyek dan keluhan.
Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek itu mematuhi peraturan pemerintah Indonesia yang berlaku dan kebijakan pengamanan lingkungan dan sosial dari Bank Dunia yang relevan.
“Kita sudah memiliki perencanaan kota yang bagus, tapi ada yang perlu diperbaiki dan disempurnakan seperti integrasi beberapa dokumen yang sudah ada peraturannya. Kemudian yang lebih komperehensif adalah penguatan penataan ruang,” tuturnya.
Kegiatan tersebut dihadiri beberapa kalangan seperti dari Ikatan Ahli Perencana (IAP) dan perwakilan dari Bank Dunia yang dipimpin Gayatri. Beberapa masukan dalam diskusi tersebut seperti dipertegasnya masalah cagar budaya dalam dokumen NUDP. Lucy dari Bank Dunia mengakui bahwa pihaknya belum menentukan, kota mana saja yang akan dijadikan proyek NUDP ini.
Hal dikarenakan Bank Dunia sedang membuat kerangka kerja terlebih dahulu. “Kita harus berhati-hati dalam membuat perencanaan di suatu negara, karena masing-masing negara punya karakteristik berbeda-beda,” tambah Gayatri. Setelah rapat tersebut, kembali akan digelar rapat yang menghimpun masukan dari kalangan lainnya, untuk kesempurnaan NUDP tersebut. (Hen/infobpiw)
