Bertempat di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Rabu (31/10) digelar rapat laporan perkembangan penyusunan rencana induk dan penetapan alternatif lokasi hunian tetap di wilayah Sulawesi Tengah.
Dalam rapat yang dipimpin Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro ini disepakati pendalaman hasil survei lapangan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Meteorologi, Klimantologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai dasar penentuan lokasi yang layak sebagai kawasan relokasi.
Ada tiga tempat yang dijadikan kawasan relokasi yakni kawasan Duyu, Tause dan Tondo, Serta Pombewe. Dalam rapat yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil ini, diputuskan mengenai pentingnya law enforcement atau penegakan hukum untuk menghindari penduduk bermukim di kawasan rawan bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengembangan Infrstruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Sucahyono menegaskan secara paralel, BPIW siap mendukung dengan site plan atau rencana tapak relokasi di tiga lokasi tersebut. “Dengan site plan ini dapat diperkirakan jumlah unit rumah yang bisa dibangun di tiga lokasi relokasi penduduk tersebut,” ujar Hadi.
Selain site plan menurut Hadi BPIW juga memiliki konsep rencana infrastruktur secara kota dan regional. Kedua perencanaan tersebut sangat tergantung masukan secara detail mengenai kondisi diatas tanah dan dan dibawah tanah.
“Dibutuhkan kepastian lokasi (bidang lahan) dan luas lahan untuk kepastian kawasan relokasi sebagai dasar penyusunan site plan,” ungkap Hadi. Kepastian kawasan relokasi ini akan mempengaruhi perhituangan kebutuhan rumah yang dapat disediakan dan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk relokasi. Dikatakannya juga bahwa nantinya BPIW akan memfinalkan site plan berdasarkan dua hal tersebut.
Pada hari yang sama, selain dilakukan rapat sesi pertama yang secara umum membahas penanganan Palu pasca gempa, juga digelar rapat kedua yang dipimpin Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/ Bappenas, Rudy S. Prawiradinata. Dalam rapat kedua ini dilakukan pembahasan secara lebih detail.
Selain dari Kementerian PUPR, kedua rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Kepala BMKG, Kementerian ATR/BPN, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (Hen/infobpiw)
