Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan "Rapat Pembahasan Hasil Survei lntegrasi Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Kementerian PUPR 2024" di Jakarta, Senin-Rabu 16-18 Oktober 2023.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Maulidya Indah Junica saat membuka rapat menyampaikan agar disusun laporan yang baik berkaitan koordinasi data dan pengolahan berbasis digital dalam rangka merangkum rencana strategis tahun 2024. "Berdasarkan timeline kegiatan PKE sudah berada di tahapan survei penajaman lokus prioritas dan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan setelahnya yakni dalam penyusunan DED, RAB, dan pelaksanaan teknisnya tetap harus sesuai ketentuan perundang-undangan," terangnya.
Ia meminta agar pelaksanaan program perlu dipastikan pihak yang memantau, serah terima aset, pemilihan teknologi yang sesuai dan tepat, sehingga pembangunan dapat termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Lanjutnya, diharapkan dibuat satu database di BPIW, bukan di masing-masing sektor karena hulunya berada di BPIW.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, BPIW, Boby Ali Azhari mengatakan, berdasarkan hasil konsolidasi dan pengolahan data yang dilakukan BPIW-Ditjen Cipta Karya-Ditjen Perumahan terdapat 20 lokus prioritas yang telah dilaksanakan survei penajaman pada tanggal 25 September-14 Oktober 2023. Survei tersebut dalam rangka Integrasi Program Bidang Cipta Karya Tahun 2024.
Ia mengatakan, dalam persiapan survei kolaborasi tim survei menyiapkan data, dokumentasi, dan geotagging realisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) by name by address (BNBA), serta mekanisme survei. "Output dari survei adalah peta dan dokumentasi kondisi rumah, sanitasi, dan air BNBA serta indikasi kebutuhan penanganan sektor air minum, sanitasi, dan jalan lingkungan," terangnya.
Boby menjelaskan, di Indonesia terdapat 29 juta KK miskin dan diidentifikasi terdapat 7,2 juta mempunyai kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), saat ini diprioritaskan target yang tertangani sekitar 405 ribu. "Untuk yang telah kita tangani hanya 100 ribuan saja. Masih ada 300-an ribu rumah lagi yang perlu ditangani," terangnya. Boby juga menjelaskan bahwa untuk RTLH lainnya yang merupakan bagian dari 29 juta KK miskin ekstrem desil 1-4 dapat didorong penanganan infrastruktur permukimannya melalui DAK.
Secara dalam jaringan (daring) zoom meeting, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Pandu Gunadi Atmosukarto mengatakan, pada tahun 2023 prinsipnya dilakukan survei untuk menajamkan program. "Proses perencanaan penganggaran dimajukan sehingga dilakukan survei lebih awal di tahun 2023 terhadap 20 lokasi prioritas. Sementara pelaksanaan program di tahun 2024,” terangnya.
Selain penanganan infrastruktur, lanjutnya, perlu ada perhatian seperti pendidikan untuk perilaku masyarakat dan kebutuhan lainnya. Ia berharap, hasil survei untuk 2024 bisa ditajamkan pada awal tahun. "Tidak menutup kemungkinan program-program lainnya (di luar PKE,-red) bisa beririsan untuk memenuhi kebutuhan lokasi prioritas," terang Pandu.
Data BSPS dan program penanganan yang ada di Perumahan sangat masif, sehingga Ditjen Cipta Karya perlu membuat sistem penanganan untuk penerima manfaat miskin ekstrem. “Sesuai kegiatan integrasi program Perumahan – Cipta Karya yang juga tengah dilaksanakan di tahun 2023, penanganan infrastruktur permukiman ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas dan bermanfaat untuk masyarakat miskin ekstrem,” terangnya. Ia juga berharap, pada 20 lokus integrasi ini memunculkan program lanjutan dari K/L, Pemda, dan pihak lainnya.(Tim Puswil I)
