Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR meluncurkan dua buku terkait perencanaan perkotaan, pada saat Parallel Event tentang Inovasi Pembangunan Kota dan Wilayah Berkelanjutan, di Surabaya, (27/7). Kegiatan tersebut dilakukan disela-sela Preparation Committee 3 Habitat III United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Buku yang diluncurkan ini merupakan buku terjemahan dari buku yang dikeluarkan PBB. Tiga buku tersebut berjudul “Perencanaan Kota untuk Para Pemimpin Kota”, “Perencanaan Kota dan Wilayah”,dan “Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah: Kumpulan Praktik-Praktik Inspiratif”.
Saat memberikan kata sambutan mewakili Kepala BPIW, Hermanto Dardak, Kepala Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Rezeki Peranginangin menjelaskan buku-buku tersebut merupakan terbitan UN-Habitat tahun 2013. Kementerian PUPR menurutnya sudah mendapatkan izin dari Secretary General of UN-Habitat untuk menterjemahkannya pada pada 27 Juli 2016 lalu. Menurut Rezeki, tiga buku tersebut sangat penting sekali untuk disebarluaskan, terutama bagi pelaku pembangunan. “Buku ini diharapkan sebagai panduan yang konseptual dan praktis dalam merespon tantangan perkotaan yang semakin kompleks,” tuturnya. Dengan adanya panduan melalui buku ini dia berharap para pemimpin daerah, dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan tata kelola kota yang baik, untuk mewujudkan kota cerdas berkelanjutan.
Buku ini dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas, khususnya untuk kepala daerah di Indonesia, dengan belajar dari beberapa kasus penanganan permasalahan pada kota dan wilayah di dunia. Selain itu dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kepala daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan kota dan wilayah di Indonesia secara lebih inovatif dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Terkait pengembangan kawasan perkotaan, Rezeki menjelaskan ada beberapa konsep pengembangan yang dapat diimplementasikan di setiap Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yaitu network cities, kota cerdas berkelanjutan, kota aman, kota sehat, kota berkeselamatan, kota estetik, kota bersih, kota berkarakter, kota nyaman, kota produktif, kota efisien dan kota berkelanjutan ekologis.
Konsep network cities saat ini diterapkan di dalam WPS Medan – Tebing Tinggi – Dumai – Pekanbaru dimana kota-kota pada WPS tersebut merupakan pusat-pusat pertumbuhan yang terkoneksi baik dari infrastruktur fisik yaitu jalan dan pelabuhan maupun infrastruktur Information technology ( IT) yang memberikan layanan informasi dan komunikasi antar kota.
“Pada pengembangan kawasan perkotaan di Jakarta, misalnya, saat ini PUPR sedang mengembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan, dimana terdapat pembangunan infrastruktur yang mendukung konsep tersebut seperti NCICD, sodetan Ciliwung, MRT Jakarta, interchange Semanggi dan jalan layang non tol Tanjung Priok,” tutur Rezeki.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Trenggalek, Emil Elestianto mengatakan bahwa keberadaan kota di dalam wilayah Kabupaten merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan daya saing dan diversifikasi lapangan kerja, serta meningkatkan liveability wilayah kabupaten. “Pusat pertumbuhan baru akan dikembangkan di pesisir selatan Jawa Timur, termasuk Pacitan, Panggul dan kota pelabuhan Prigi,” ucap Emil yang menjadi salah satu narasumber pada parallel event tersebut.
Sekretaris Jendreal Eastern Regional Organisation for Planning and Housing (EAROPH), Norliza Hashim, menambahkan bahwa perkotaan perlu perencanaan secara menyeluruh dan terpadu dan melibatkan stakeholders, serta melakukan pembahasan untuk dalam membentuk rencana dan kebijakan.
Sebelumnya, Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman, menjelaskan bahwa terkait dengan pengembangan kawasan perkotaan, terdapat beberapa isu permasalahan perkotaan di Ternate saat ini seperti keterbatasan lahan perkotaan, ketidakseimbangan pertumbuhan antara kawasan dimana konsentrasi sentral jasa perdagangan dan permukiman hanya dipusat kota, masih terdapat kawasan rawan bencana yang bersifat musiman, pengendalian ruang dan lingkungan serta kesadaran masyarakat yang belum optimal dan belum adanya pemerataan serta pembangunan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah.
Diskusi yang dipandu moerator dari IAP/EUROPH, Bernardus Djonoputro ini juga menghadirkan narasumber lain seperti Walikota Ternate, H.Burhan Abdurrahman, United Cities and Local Governments (UCLG) Asia Pacific, Bernadia Irawati Tjandradewi, dan Kemitraan Habitat , Imam S.Ernawi.
Parallel Event yang diadakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR bersama dengan EAROPH serta didukung oleh UCLG Asia Pasifik, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tersebut mendukung Preparation Committee 3 Habitat III yang bertemakan Sustainable Urbanization towards The New Urban Agenda. (INI/Hen/InfoBPIW)
