Pengembangan perkotaan di Indonesia difokuskan pada kota cerdas berkelanjutan atau sustainable smart city. Dalam membangun kota tersebut mengacu pada 35 wilayah pertumbuhan atau yang disebut Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat menjadi salah satu responses from the panel pada side event di acara PrepCom 3 Habitat III, yang digelar United Nations (UN) di Surabaya, Rabu (27/7). Diskusi tersebut mengambil tema Implementing The New Urban Agenda Through Transformative National Urban Policy atau Penerapan New Urban Agenda melalui Transformasi Kebijakan Nasional terkait Perkotaan.
Lebih lanjut Dardak mengatakan bahwa di masing-masing wilayah pertumbuhan banyak kawasan pertumbuhan berupa kota, baik kota sedang, kecil, kota besar, maupun kota metropolitan. Dalam kawasan tersebut juga ada kawasan perdesaan, dimana Kementerian PUPR juga mendukung infrastruktur jalan agar produksi pangan di perdesaan dapat dipasarkan.
Dalam acara yang dihadari delegasi berbagai negara tersebut, Dardak juga menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur kota yang dibuat BPIW dituangkan dalam masterplan dan development plan. “Masterplan merupakan perencanaan yang ingin dicapai dan development plan merupakan prioritas yang ingin dibangun, dengan tujuan supaya ketika infrastruktur dibangun akan berdampak positif bagi masyarakat, seperti membuka lapangan pekerjaan,” tutur Dardak.
Untuk merealisasikan masterplan dan development plan ini menurut Dardak perlu dijalin kerja sama dengan berbagai pihak, melalui kesepakatan bersama atau memorandum of understanding (MoU). Kesepakatan bersama ini dapat dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Dengan pembangunan kota cerdas berkelanjutan ini, ia berharap sebuah kota di Indonesia mempunyai kebijakan yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
Dalam kota cerdas berkelanjutan juga menggunakan teknologi komunikasi informasi. Dengan penggunaan teknologi komunikasi informasi tersebut dapat memudahkan aktivitas masyarakat. Terkait PrepCom 3 Habitat III yang dihadiri 193 negara ini menurut Dardak dengan dilangsungkan 20 tahun sekali, maka kegiatan tersebut dapat memberi gambaran pembangunan kota di seluruh dunia. Selain itu kata Dardak, Indonesia dapat memetik pelajaran dari negara-negara lain, terutama terkait manajemen penataan kota.
Adapun pembicara pada hari ketiga pelaksanaan PrepCom itu yakni Senior Expert on Urban Planning dari IHS, DR.Alexander Jachnow, Minister at Ministry of Urban Development and Housing Afganistan, H.E. Sadat Mansoor Naderi, dan Director Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Government of Japan, Masaaki Nakagawa.
Dalam paparannya Sadat dari Afganistan mengatakan bahwa pengembangan perkotaan harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai pengaturan perkotaan. Selain itu menurutnya perlu dibuatkan program secara nasional terkait perumahan dan penataan administrasi properti. Kemudian Masaaki Nakagawa dari pemerintah Jepang menjelaskan bagaimana kota-kota di negaranya dibangun melalui pengembangan kawasan industri. Ia juga tak menampik bahwa kebijakan nasional harus diterapkan, sehingga ada kejelasan terutama dalam menerapkan New Urban Agenda. Sementara itu Alexander Jachnow dari IHS mengatakan arus urbanisasi harus diimbangi dengan perencanaan kota yang meyeluruh yang dapat menjawab persoalan yang timbul seperti permasalahan sosial.
Kegiatan side event ini diikuti berbagai kalangan dari dalam dan luar negeri, seperti dari akademisi, instansi pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Hen/INI/infobpiw
