Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation telah mengeluarkan buku tentang Pedoman Internasional tentang Kota dan Perencanaan Wilayah atau International Guidelines on Urban and Territorial Planning. Buku yang menjadi pedoman untuk seluruh negara di dunia tersebut, menurut Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono, buku tersebut sangat relevan bagi Kementerian PUPR dan stakeholder untuk diterapkan di Indonesia. Pasalnya dalam pedoman itu, disebutkan mengenai pengembangan kota dan wilayah yang dilakukan secara terpadu.
Saat ini pedoman tersebut telah diterjemahkan oleh BPIW dengan judul “Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah: Kumpulan Praktik-Praktik Inspiratif”. Buku ini akan diberikan kepada pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Dengan pedoman itu, maka ia berharap pembangunan perkotaan dan wilayah dapat terpadu.
“Semua sektor maupun semua kalangan atau stakeholders, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi, termasuk juga lembaga swadaya masyarakat, harus bahu membahu. Bila tidak dilakukan terpadu, maka apa yang kita lakukan terkait pengembangan perkotaan dan wilayah tersebut akan pincang,” ujar Hadi, saat menjadi salah satu pembicara, pada pelaksanaan The Third Preparatory Committee of the Habitat III Conference, di Surabaya, Senin, (25/7). Sebelumnya, Kementerian PUPR telah mendapatkan persetujuan dari Secretary General PBB untuk menterjemahkan buku tersebut ke dalam Bahasa Indonesia.
Panduan atau pedoman tersebut menurut Hadi, dapat diterapkan, karena disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. “Sistem pemerintah kita dan negara lain beda, tapi itu tidak masalah, karena ada hal-hal yang dapat kita adopsi seperti aspek teknis dalam pengembangan perkotaan. Sangat bermanfaat untuk kita, karena sesuai dengan visi kita terkait keterpaduan,” ucap Hadi.
Acara Prepcom yang menghadirkan para pembicara dari berbagai negara menurut Hadi juga sangat berguna bagi Indonesia, karena apa yang dilakukan negara lain dapat menjadi masukan berharga bagi pengembangan perkotaan di Indonesia. “Paling tidak yang dapat kita petik dari pembicara dari manca negara ini terkait best practice yang mereka lakukan. Seperti dari Australia, yang membuat permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, dimana mereka membuat disain perumahannya yang bermacam-macam, dari yang satu lantai hingga yang model seperti rumah susun yang mencapai 20 lantai,” tuturnya.
Selain itu menurut Hadi, pengalaman dari negara Vietnam bisa menjadi bahan masukan bagi Indonesia, karena Vietnam yang baru berkembang, sangat concern pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan. “Jadi sebetulnya apa yang mereka lakukan persis sama dengan apa yang kita lakukan, dan kita harus kompak, dari seluruh kalangan untuk membangun infrastruktur dengan basis pengembangan wilayah,” imbuh Hadi.
Saat dipercaya menjadi pembicara di Exhibition Hall, Hadi memaparkan mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR melalui BPIW dengan menghimpun masukan dari seluruh daerah, melalui Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg maupun Konreg. “Jadi saya sampaikan pada diskusi itu, bahwa kita menghimpun masukan dengan pola bottom up, sehingga dapat benar-benar diketahui apa yang menjadi kebutuhan daerah,” ungkapnya. Hadi merupakan satu dari beberapa pembicara dari berbagai negara seperti dari Jepang, Australia, Vietnam, Amerika, dan Perancis. Kegiatan ini dihadiri puluhan orang dari berbagai negara. Hen/infobpiw
