Pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan merupakan salah satu pilar pembangunan perkotaan yang sangat penting di Indonesia, untuk merespon tantangan urbanisasi dengan segenap kompleksitas permasalahannya. Pada saat ini tidak kurang 53% penduduk Indonesia telah bermukim pada kawasan perkotaan, artinya telah berkembang 6 kali lipat dari awal tahun 1970-an.
Kota Cerdas Berkelanjutan pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan ruang perkotaan yang berkualitas untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat yang aman, sehat, dan berkeselamatan. Kawasan perkotaan perlu memiliki 20% Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH), 20% jalan dan pedesterian, dan pengelolaan sampah yang baik. Tujuannya adalah menciptakan ruang perkotaan yang estetik, bersih, berkarakter, dan nyaman, antara lain dengan mengembangkan ruang-ruang publik yang memadai sekurangnya 40%. Kementerian PUPR berkomitmen dalam membangun negeri yang lebih baik, melalui pembangun infrastruktur, termasuk mengembangkan smart city.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), DR. Ir. A. Hermanto Dardak saat menyampaikan Keynote Address pada kegiatan “Goesmart 2016” di Surabaya, Kamis, (21/7). Event internasional ini diselenggarakan oleh Smart Indonesia Initiative (SII) mengambil tema “Smart City Forum Advancing Society”.
Selain melayani sistem internal, kota cerdas berkelanjutan juga bertujuan untuk melayani sistem eksternal wilayah yang lebih berdaya saing, produktif dan efisien sehingga membentuk jejaring kota-kota yang saling terkoneksi satu-sama lain. Akhirnya, tujuannya adalah untuk kota yang berkelanjutan secara ekologis antara lain untuk merespon tantangan perubahan iklim serta mengembangkan tata kelola perkotaan yang baik.
Pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan tentunya tidak hanya steril pada tataran konsep, namun Kementerian PUPR telah memulai berbagai inisiatif dan kegiatan-kegiatan yang konkrit. Secara garis besar, inisiatif dimaksud dapat dibedakan menjadi delapan atribut pengelolaan Kota Cerdas Berkelanjutan, yakni smart developmant planning and design, smart open space, smart water, smart waste, smart building, smart energy, smart building and construction, serta smart community.
Kementerian PUPR terus berkomitmen untuk menerapkan secara luas konsep-konsep kota cerdas berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur, meningkatkan optimasi sistem untuk efisiensi, dan menghindari gangguan terhadap infrastruktur.
Dalam kesempatan itu, Dardak mencontohkan salah satu atribut yakni Smart Development Planning. Dalam atribut tersebut diterapkan pengembangan kota berkonsep Transit Oriented Development (TOD) di koridor Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Pada konsep tersebut, TOD menjadikan kawasan tersebut kompak dengan pola penggunaan lahan campuran (Mixed-Use), dimana pembangunan dilakukan secara vertikal dengan KDB rendah dan KLB tinggi. Sehingga mampu mencipakan kawasan untuk pejalan kaki dengan ketersediaan ruang publik yang signifikan dan didukung keberadaan integrasi transportasi multimoda yang menghubungkan antar pusat-pusat aktivitas.
Pada contoh lain, Kementerian PUPR juga mendorong penerapan konsep smart city dalam melakukan perencanaan pembangunan, misalnya penggunaan teknologi dalam memonitor debit air di Bendungan Jatigede, rencana penerapan free flow jalan tol, analisis traffic kendaraan, pembangunan Sodetan Kali Ciliwung, pengelolaan sampah terpadu, serta pembangunan dengan konsep bangunan cerdas.
Lebih lanjut disampaikannya bahwa, smart city tidak hanya perlu dilakukan oleh pemerintah, namun juga pada swasta, dan masyarakat. Swasta khususnya developer dapat melakukan pembangunan dengan konsep kompak, sehingga dapat menyediakan open space yang proporsional, dengan lahan terbangun. Sementara masyarakat, dapat berpartisipasi dalam mengajukan aspirasi pada pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan penentuan kebijakan, contohnya menggunakan aplikasi Qlue yang terdapat di Jakarta. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memberikan saran dan kritik kepada pemerintah terkait kondisi lingkungan. Sehingga jika hal tersebut dilakukan dalam skala luas, akan berdampak besar terhadap efisiensi kehidupan masyarakat dan menuju perkotaan cerdas berkelanjutan.
Prof. Suhono Harso Supangkat sebagai Ketua Smart City Indonesia Forum dalam menambahkan bahwa tanpa dukungan infrastruktur, maka kondisi smart city tidak akan dapat tercapai. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kehidupan masyarakat dengan lebih baik ini, lanjut Suhono, akan dapat dioptimalkan apabila melibatkan semua pihak atau stakeholder yang berkepentingan. Semua pihak tersebut utamanya pemerintah, pelaku bisnis dan industri, akademisi, dan juga masyarakat secara luas. Kerja sama ini juga disebut sebagai konsep co-creation. Kegiatan yang diikuti ratusan pserta tersebut, dihadiri beberapa kalangan seperti dari akademisi, perusahaan BUMN, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Hen/infobpiw
