Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) infrastruktur PUPR terbangun serta penyiapan tahapan program lanjutan yang mengacu pada dokumen RPIW, Badan Pengembangan Infrastrukur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melakukan kunjungan lapangan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Kunjungan Lapangan (Kunlap) Tim BPIW dipimpin langsung Kepala BPIW, Yudha Mediawan dengan mengunjungi sejumlah infrastruktur terbangun di Kota Pontianak, yang merupakan salah satu kawasan prioritas dalam dokumen RPIW Provinsi Kalimantan Barat, Senin, 29 Januari 2024.
Adapun secara kewilayahan Kota Pontianak masih dihadapkan beberapa permasalahan umum yang terjadi di perkotaan. Permasalahan yang perlu dihadapi tersebut juga sangat berkaitan erat bidang PUPR antara lain: kejadian banjir di beberapa lokasi pusat perdagangan dan perkotaan Pontianak, kemacetan pada beberapa titik di pusat kota, masih adanya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) seperti di pinggiran Sungai Kapuas dan Sungai Landak, serta masih rendahnya upaya penanganan persampahan.
Tim BPIW mengawali kunjungan di lokasi Infrastruktur Pengendali Banjir Perkotaan Sungai Jawi Kota Pontianak. Diselesaikan tahun 2021, Kementerian PUPR telah melaksanakan Pembangunan Perkuatan Tebing Drainase Utama yang berfungsi mengurangi daerah genangan sekitar Sungai Jawi. Kota Pontianak merupakan daerah low land di mana elevasi lahan relatif sama dengan elevasi muka air laut. Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Jawi memiliki fungsi sebagai drainase utama wilayah perkotaan Pontianak yang mampu mengalirkan genangan seluas 2.828,72 Ha. Sebagai dukungan drainase utama, tahun 2024 akan dilaksanakan pekerjaan Subsistem Drainase Sungai Jawi sepanjang 0,12 k.
Yudha mengatakan, penanganan banjir akan lebih optimal dengan dukungan program selanjutnya melalui penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir, pompa, dan situation room untuk memantau dan merekam data ketinggian air secara real time. Hal itu sangat dibutuhkan apabila terjadi curah hujan tinggi yang berpotensi menyebabkan genangan atau banjir.
Kemudian, Tim BPIW mengunjungi Duplikasi Jembatan Kapuas I. Pembangunan jembatan baru diperlukan karena secara teknis jembatan lama telah mengalami penurunan daya beban. Jembatan baru dibangun sejajar dengan jembatan eksisting yang dibangun pada tahun 1982, memiliki total panjang jembatan sekitar 430 meter dengan lebar 9,6 meter. Konstruksi jembatan sudah terhubung, dengan progres pembangunan hampir selesai, menyisakan pekerjaan minor saja. Progress fisik pembangunan jembatan untuk tahun 2024 adalah 99,91% dengan target penyelesaian bulan Maret 2024.
Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I selain dapat meningkatkan konektivitas warga dan memperlancar distribusi barang dan jasa, juga sebagai satu kesatuan sistem arus lalu lintas keluar masuk di Kota Pontianak.
Terakhir, Tim BPIW mengunjungi Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ASN Nipah Kuning Dalam. Rusunawa yang di bangun oleh Kementerian PUPR pada tahun 2018 ini terdiri dari 4 lantai dengan 58 kamar dengan tingkat penghunian sebesar 22%. Pada tahun 2020-2022 beralih fungsi sebagai rumah susun karantina para pasien yang terpapar virus Corona. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemerintah Kota Pontianak telah berupaya untuk memfungsikan rusun tersebut namun tingkat hunian belum maksimal.
Kepala BPIW, Yudha Mediawan di sela-sela kunjungannya berharap, untuk pengelolaan Rusunawa Nipah Kuning dapat segera dilakukan serah terima dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR ke Pemerintah Kota Pontianak. Selanjutnya mengoptimalkan tingkat okupansi penghunian rusun dengan mempertimbangkan pemanfaatan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kunjungan Lapangan Tim BPIW ini diikuti juga oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastrukur Wilayah I (Kapuswil I), Boby Ali Azhari, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur I.C, Zaldy Sastra beserta jajaran Staf Puswil I, perwakilan Unit Pelaksana Teknis/Balai Kementerian PUPR serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota di Kalimantan Barat.(Zim/Tiara)
