Sehubungan telah tersusunnya Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dan dalam rangka penyusunan program pembangunan infrastruktur PUPR jangka menengah 2025-2029, serta persiapan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, BPIW Kementerian PUPR menggelar rapat koordinasi di Jakarta, Selasa 16 Januari 2024.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Zevi Azzaino mengatakan, rapat koordinasi ini membahas persiapan Rakorbangwil 2024. Rakorbangwil sedianya diadakan Oktober 2023 lalu, namun diundur dan sesuai rencana akan diadakan di bulan Januari untuk menyiapkan program TA 2025. "Pelaksanaan Rakorbangwil sedang menunggu arahan Menteri PUPR, sementara direncanakan tanggal 23 atau 24 Januari 2024," ujarnya.
Ada 5 hal penting yang akan dibahas, yakni pertimbangan penyusunan program, kawasan prioritas, telah disusun 15 usulan Major Project tahun 2025-2029, indikasi kebutuhan anggaran tahun 2025 dan tahun 2025-2029 dan timeline programming dalam rangkaian Rakorbangwil.
Untuk mencapai target pemenuhan indikator utama infrastruktur jangka panjang pada tahun 2045, BPIW telah menyusun target 5 tahunan untuk output/outcome kapasitas tampung, waktu tempuh lintas utama, waktu tempuh di perkotaan, akses air minum aman perpipaan, sanitasi aman, sampah terolah perkotaan serta hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.
Adapun arahan Menteri PUPR untuk program tahun 2025 adalah fokus pada pengoptimalan pemanfaatan infrastruktur terbangun. Hal ini telah ditindaklanjuti BPIW melalui hasil survei evaluasi manfaat terhadap 149 sampel infrastruktur terbangun. Survei ini menilai kebermanfaatan infrastruktur terbangun terhadap rencana semula.
Program jangka menengah 2025-2029 disusun berdasarkan beberapa dasar pertimbangan, yaitu rancangan akhir RPJPN 2045, teknokratik RPJMN 2025-2029, Arahan Menteri PUPR untuk memanfaatkan infrastruktur PUPR terbangun serta RPIW. Program tersebut kemudian dikategorikan menjadi 3 yaitu Major Project, Proyek Prioritas lainnya serta program pemerataan wilayah atau SPM.
Terdapat 15 MP yang diusulkan PUPR diantaranya 7 MP kewilayahan dan 8 MP sektoral yang telah dijabarkan ke dalam kebutuhan infrastruktur PUPR dengan indikasi pembiayaan APBN, APBD dan KPBU/Swasta.
Proses perencanaan pemrograman telah dilakukan selama satu tahun, pleno Rakorbangwil akan dilaksanakan tgl 24 Januari 2024 sementara Desk Rakorbangwil tanggal 25-26 Januari 2024. "Kami harap pelaksanaaan Konreg tidak berdekatan dengan jadwal Rakorbangwil tersebut. Dikarenakan masih ada rakortekbangda oleh daerah, yang diadakan setelah rakorbangwil guna mempersiapkan Readiness Criteria program pembangunan infrastruktur yang diusung Kementerian PUPR," papar Zevi.
Untuk timeline rangkaian Rakorbangwil tahun 2023 akan dilaksanakan dengan tahapan, Rapat Koordinasi Lintas Sektor tanggal 16 Januari, Penajaman Program/Kegiatan TA 2025 tanggal 18-19 Januari, Sosialisasi SIPRo, Input catatan SIPRo dan Clearing SIPRo tanggal 19-22 Januari dan 23 Januari, Pleno Rakorbangwil tanggal 24 Januari, Desk Rakorbangwil 25-26 Januari serta Wrap-up Meeting tanggal 31 Januari.
Rapat koordinasi ini dihadiri juga Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, Direktur Regional II, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, pewakilan Kemenperin, perwakilan Kemenhub, perwakilan KLHK, perwakilan Kemendagri serta perwakilan Unor di lingkungan Kementerain PUPR (Rosyid/Tiara)
